Kabupaten Tangerang,- Wacana pembelian gas 3 Kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh pemerintah pusat, sepertinya harus di kaji ulang. Sebab kebijakan yang diklaim bisa merealisasikan bantuan subsidi agar tepat sasaran ini, tidak melibatkan sejumlah perangkat pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Perdagangan Kabupaten Tangerang Iskandar, melalui aplikasi WA nya, Selasa (17/01/2023) mengatakan, Disperindag sebagai tangan panjangnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak dilibatkan dalam teknisnya.

"Kalau urusan energi kan memang tupoksi pertamina, paling kami koordinasi perihal data aja. Yang saya tahu Pertamina dengan ESDM Provinsi paling kami minta data aja ke sana," ujarnya.

Baca Lainnya :

• Detikom Regional Summit di BIJB Kertajati, Ungkap Investasi dan Investor Kawasan Rebana
• Disnaker Memandang Penting Sertifikasi Kompetensi Berdasarkan Klaster Skema Digital Marketing
• 2000 Pelajar Terima Makanan Bergizi, Babinsa dan Bimas Kawal Langsung
• Mewujudkan Lingkungan Bersih: Upaya Pemkab Tangerang dalam Mengelola Sampah di Bawah Pengawasan KLHK
• Mayor Kav Dwi Joko Purnomo Hadiri Pelepasan Siswa Dirgantara

Senada, Kabid Gas Elpiji 3 kg Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Tangerang Raya Hendro mengatakan, pengusaha tidak pernah diberitahu aturan ini oleh Pemerintah Pusat.

"Kami tidak tahu, tiba-tiba sudah uji coba. Dan dinyatakan uji coba berhasil. Berhasilnya seperti apa? Kita gak tahu," ujarnya, seperti dilansir Radar Banten.com, Senin, (16/01/2023).

Menurut Hendro, pihaknya sempat mempertanyakan aturan ini ke Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangsel, namun kedua pemda sama-sama tidak dilibatkan.

"Kami sudah mempertanyakan ini. Pemda gak ada yang tahu. Coba tanya Bupati, gak tahu pasti. Bagaimana bisa pemda tidak tahu?" ujarnya.

Hendro mengatakan, niat Pemerintah Pusat agar pembelian gas elpiji 3 Kg tepat sasaran juga dipertanyakan.

"Kalau mau tepat sasaran kan itu sudah ada data masyarakat miskin dari Dinsos dan BPS. Seharusnya bisa dipakai itu. Lalu buat apa pakai KTP? Nanti bagaimana teknis pembeliannya, kan kita tidak tahu," ujarnya.

Hendro menambahkan, jika dengan alasan aturan diberlakukan agar subsidi gas tepat sasaran, mengapa baru saat ini diterapkan.

"Kalau tepat sasarannya sejak kapan? Kenapa baru sekarang bilang tidak tepat sasaran, lalu tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Korupsi dong?" ungkapnya.

Sementara itu, Pemkot Tangsel juga belum mengetahui adanya aturan ini. Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel Ghazali mengaku belum diberitahukan Pemerintah Pusat terkait aturan ini.

"Belum ada informasi dan instruksi ke kami. Sejauh ini belum ada arahan dari ESDM Provinsi Banten terkait aturan ini," ujarnya.

Ghazali mengatakan, Pemerintah Pusat sendiri pada November tahun lalu di Ciledug, Kota Tangerang sudah menguji cobakan pembelian gas elpiji 3 kg menggunakan KTP.

"Hanya saja, saat itu Pemkot Tangsel tidak dilibatkan. Uji coba sudah di November tahun lalu, tapi hanya Pertamina saja. Masyarakat juga tidak diberitahu. Kami juga hanya mendapat laporan saja," tutupnya. ** (Red)