MEGAPOLITANPOS.COM, Bandung, – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya penggunaan fasilitas publik sebagai ruang usaha inklusif bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Negara hadir membuka ruang sebesar-besarnya agar UMKM bisa beraktivitas, tumbuh secara ekonomi, dan membuka lapangan kerja,” ujar Menteri Maman saat meninjau Laswi Heritage Bandung bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Rabu (5/11). Lokasi tersebut disiapkan menjadi salah satu pusat UMKM sekaligus proyek percontohan program Pasar 1.001 Malam.

Baca Lainnya :

• Bengkel Wijaya AC Mobil Tunjukkan Profesionalisme Tangani Berbagai Masalah AC Mobil
• Korban KSPSB Desak Negara Hadir, Proses PKPU Gagal dan Hukum Dinilai Mandek
• Respon PUPR Jalan Rusak Kades Kedungbanteng Redakan Emosi Warga Akan Tanam Pohon Pisang
• Satlantas Menyapa Masyarakat, Edukasi Administrasi Kendaraan dan Pelatihan SIM Praktis
• Menkop Ferry Optimis Satu Data Indonesia Bakal Percepat Proses Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih

Menurut Maman, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 telah mengamanatkan sedikitnya 30 persen ruang publik dialokasikan untuk UMKM dengan biaya sewa lebih rendah dari harga pasar. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, dari total area komersial seluas 971.206 meter persegi di seluruh Indonesia, seharusnya 389.230 meter persegi diperuntukkan bagi UMKM. Saat ini, baru terdapat 6.400 UMKM yang menempati 392 unit infrastruktur publik.

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM mendukung penuh pelaksanaan program Pasar 1.001 Malam yang diinisiasi Kemenko PM. Program ini menjadi bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan aset pemerintah dan BUMN yang belum termanfaatkan (idle asset).

“Kementerian UMKM siap berkoordinasi dengan Kemenko PM untuk melakukan kurasi dan pendampingan bagi para pengusaha UMKM agar kualitas produknya terjaga dan memiliki akses pembiayaan yang memadai,” kata Maman.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar kebijakan pemanfaatan fasilitas publik benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil. “Upaya yang kita lakukan bersama Kemenko PM, BUMN, dan pemerintah daerah bertujuan memberikan ruang yang seadil-adilnya bagi UMKM. Sebagai tulang punggung ekonomi negara, UMKM harus mendapat perlakuan dan fasilitas yang sama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maman bersama Wakil Wali Kota Bandung Erwin juga meninjau The Hallway Space di Pasar Kosambi, yang menjadi salah satu pusat pemasaran produk UMKM dan ruang kreatif anak muda Bandung. Ia mengapresiasi inisiatif tersebut karena dinilai mampu melindungi sekaligus mengembangkan potensi lokal.

“UMKM harus kita lindungi dan jaga agar bisa tumbuh besar di negeri sendiri. Saya juga mengapresiasi anak-anak muda yang mampu mengelola ruang publik dan menggerakkan perekonomian melalui kreativitas,” ujarnya.

Maman berharap ke depan lebih banyak infrastruktur publik dioptimalkan untuk UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda. Pendampingan yang tepat akan memastikan ruang publik menjadi wadah pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkeadilan.

Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM yang selama ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan aset pemerintah dan BUMN yang menganggur sebagai ruang usaha produktif.

“Kalau UMKM tumbuh, maka para pekerja informal bisa naik kelas menjadi formal. Itulah yang kita sebut sebagai proses graduasi dan pemberdayaan,” ujar Muhaimin.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan instruksi resmi terkait pemanfaatan fasilitas publik dan aset pemerintah yang idle untuk kepentingan UMKM.

“Kita akan terus bergerak untuk UMKM, karena di situlah kekuatan ekonomi bangsa berada,” tegasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).