- Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret
- Kemenhub Berangkatkan 303 Peserta Mudik Gratis Lebaran 2026 Ramah Anak dan Disabilitas Moda Kereta Api
- Legislator DPR RI Ateng Sutisna Hadirkan Posko Mudik Gratis di Pantura Subang - Pamanukan
- Ateng Sutisna Soroti Target Nol Open Dumping 2026, Dorong Reformasi Total dan Solusi RDF Berbasis Desa
- DI Pasar, Babinsa Cek Stabilitas Harga Sembako Jelang Lebaran
- Sambut Tahun Baru Saka 1948, Umat Hindu Tempek Kelapadua Depok Gelar Persembahyangan
- Puspom TNI Merilis 4 Identitas Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
- Penghujung Ramadhan, Forwat Gelar Sarasehan Bukber dan Sodaqoh
- Dinas PUPR Pastikan Tak Ada Jalan Berlubang Jelang Lebaran 1447 Hijriah
- Babinsa bersama Komduk gelar Patroli Siskamling Jelang Idul Fitri
Menteri UMKM dan Menteri Ketenagakerjaan Sepakat Berdayakan UMKM melalui BLK

Keterangan Gambar : Menteri UMKM Maman Abdurrahman seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (31/01).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sepakat memberdayakan UMKM sebagai upaya menciptakan wirausaha berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).
Menteri UMKM menekankan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua kementerian, dalam menciptakan wirausaha berkualitas dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang saling melengkapi. Apa yang tidak kami miliki, ada di Kementerian Ketenagakerjaan, begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, dari pertemuan ini lahir ide besar, yakni pemanfaatan fasilitas balai-balai pelatihan yang ada di bawah koordinasi Kemenaker untuk mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (31/01).
Baca Lainnya :
- Diskusi UMKM: KUR Meningkat, Tapi Produk Impor dan Biaya Platform Digital Jadi Tantangan
- Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro
- Percepat Akses Pembiayaan UMKM Sumut, Kementerian UMKM Gelar Akad Massal KUR
- Menteri UMKM: Penindakan Impor Ilegal Perkuat Perlindungan dan Daya Saing UMKM
- Kementerian UMKM Gandeng BP Batam dan BRI Perkuat UMKM di Ekosistem Industri
Salah satu program utama yang disepakati adalah pelatihan kewirausahaan serentak di seluruh Indonesia dengan target peserta antara 5.000 hingga 10.000 pengusaha UMKM.
Program ini akan menggunakan fasilitas Kementerian Ketenagakerjaan dan didukung modul pelatihan yang dirancang khusus untuk membantu tenaga kerja agar mudah saat akan beralih menjadi wirausaha.
“Kami ingin realisasinya tidak berlarut-larut, dalam tiga bulan ke depan kita akan memulai dengan pilot project,” kata Menteri UMKM.
Selain program pelatihan, kedua kementerian juga berencana mengintegrasikan program yang ada di rumah produksi bersama dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan pemanfaatan infrastruktur BLK Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus membangun infrastruktur baru.
Menurut Menteri Maman, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden agar kementerian-kementerian bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan, tugas kami di Kementerian UMKM menjadi lebih ringan. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Menteri UMKM.
Menteri Ketenagakerjaan menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berkontribusi besar dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
“Kewirausahaan harus terus ditumbuhkan agar lahir wirausaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja. Kami menyadari bahwa kolaborasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian UMKM, sangat penting dalam mewujudkan hal ini,” katanya.
Menurutnya, BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan komunitas dengan jumlah mencapai hampir 4.000 unit, harus dimanfaatkan secara optimal.
“Fasilitas ini bukan hanya milik Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi milik negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama,” ujarnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).

















