MEGAPOLITANPOS.COM KEMENKO PMK - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK, Warsito, menegaskan pentingnya peningkatan layanan logistik bagi jemaah haji 2025. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan PT Pos Indonesia beserta berbagai pemangku kepentingan terkait yang digelar di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025),

Dalam kesempatan tersebut, Warsito menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap layanan haji perlu terus dilakukan agar semakin optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Penyelenggaraan haji merupakan amanah konstitusi. Dari hasil evaluasi selama ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam beberapa aspek. Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan agar layanan haji semakin baik,” ujar Warsito.

Baca Lainnya :

• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
• LKPM Soroti RTRW Majalengka, Ancaman Nyata bagi Investor
• Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor Bumbu Nusantara untuk memenuhi kebutuhan katering jemaah. Ekspor di sektor ini mencapai 70 ton pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan makanan siap saji untuk layanan katering jemaah di Armuzna. Pada tahun 2024 jumlahnya sebanyak 1,7 juta kotak, sementara potensinya masih sangat besar mencapai 5-6 juta kotak. Penyediaan kebutuhan pendukung juga sangat diperlukan seperti sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi lainnya.

Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam peningkatan layanan haji. Warsito menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary telah diterapkan untuk mempermudah pemantauan kesehatan jemaah haji secara real-time.

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan haji lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi antar-stakeholder. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah peningkatan layanan logistik pengiriman barang bagi jemaah haji, baik dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.

“Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal logistik haji. PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman di bidang ini diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memberikan layanan logistik yang berkualitas dan kompetitif,” tambah Warsito.

Kemenko PMK juga turut mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan layanan logistik haji. Warsito menekankan bahwa tantangan utama dalam layanan ini adalah menjaga kualitas dan memastikan layanan tersebut mampu bersaing secara global.

Lebih lanjut, Warsito menerangkan bahwa tema Haji 2025 adalah “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas”. Di sisi lain, kuota petugas haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 2.210 orang, turun dari tahun 2024 yang mencapai 4.700 orang. Hal ini berpotensi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan bagi 221.000 jemaah haji.

“Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi, oleh karena itu perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, K/L, dan stakeholder lain yang terkait,” tutup Warsito.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Muhammad Zain, Direktur Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi, Badan Penyelenggara Haji Abdul Haris, Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Direktur Business Development dan Portfolio Management PT Pos Indonesia Prasabri Pesti, Direktur Badan Karantina Abdul Rahman, Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Didik Joko Pursito, Executive Vice President Regional 2 PT Pos Indonesia Dino Ariyadi, Ketua Tim Kerja Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji Imron Cahyono, serta perwakilan Ditjen Bea Cukai dan perwakilan Garuda Indonesia. ** (Hms/agit)