- Anggota Damkar Positif Narkoba, Dinas Terkait Tes Urine Massal Untuk Pegawai
- DPRD Dukung Langkah Penguatan Penanganan Karhutla dan BBM di Barito Utara
- Wakil Ketua DPRD Barito Utara Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI
- DPRD Barito Utara Hadiri Seluruh Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI
- Pimpin Rapat Karhutla dan BBM, Bupati Tekankan Bangun Koordinasi dan Kumonikasi Yang Cepat
- Diduga Lalai Mematikan Kompor LPG Warung Pujasera Istana Gebang Nyaris Ludes Terbakar
- Warung Tiwul hingga Sate Taichan Ludes, UMKM Rasakan Manfaat Kumpul Bersama Rakyat
- Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
- Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
Gerindra Kabupaten Blitar Tolak Manuver Politik Budi Arie Masuk Dalam Struktur

Keterangan Gambar : Tomi Gandhi Sasongko wakil ketua DPC Gerindra kabupaten Blitar nyatakan sikap menolak ketua Projo Budi Arie masuk struktur Gerindra.
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Sebuah pernyataan sikap keras penolakan seluruh kader partai berlambang burung Garuda Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) atas kabar rencana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ke dalam kepengurusan Partai Gerindra, gelombang penolakan yang semakin santer di tingkat daerah, suara keberatan termasuk dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar yang menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan gejolak di internal partai.
Dikemukakan oleh Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar, Tomy Gandhi Sasongko bahwa rencana DPP menerima Budi Arie butuh pemikiran rasional, selain bukan hanya tidak tepat waktu, namun juga sangat melukai semangat para kader yang selama ini setia berjuang membesarkan partai dari bawah di setiap wilayah.
“Para kader menolak keras. Mereka berdarah-darah membangun Gerindra sejak awal berdiri, lalu tiba-tiba ada orang luar yang dulu justru dikenal dekat dengan kekuasaan dan sering berbeda haluan politik, kini ingin masuk ke struktur Gerindra. Ini membuat banyak kader kecewa,” tegas Tomy Gandhi, Sabtu (8/11/25) kepada awak media.
Baca Lainnya :
- Anggota Damkar Positif Narkoba, Dinas Terkait Tes Urine Massal Untuk Pegawai
- Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
- Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
- Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno
Menurut Tomy, gelombang penolakan itu muncul bukan tanpa alasan. Bagi para kader di daerah, Gerindra adalah hasil perjuangan panjang dan loyalitas tanpa pamrih terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto. Masuknya figur eksternal seperti Budi Arie, yang selama ini identik dengan Projo dan pemerintahan Jokowi, dinilai bisa merusak tatanan internal dan nilai perjuangan yang selama ini dijaga.
“Gerindra bukan tempat penampungan politik. jadi siapapun yang ingin bergabung harus melalui proses panjang, bukan langsung masuk ke pucuk kepengurusan. Kami ingin DPP mendengar suara kader di bawah, karena yang berjuang di lapangan ini bukan orang-orang instan,” tegas Tomi Gandhi Sasongko.
Bahkan Tomy juga menilai bahwa langkah politik menerima Budi Arie justru bisa menjadi bumerang bagi Gerindra sendiri. Ia mengingatkan bahwa partai saat ini tengah berada dalam posisi strategis pasca kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, dan seharusnya menjaga soliditas internal, bukan menambah potensi konflik baru.
“Kami tidak menolak individu, tapi menolak manuver politik yang bisa mengoyak kesetiaan kader. Jangan sampai partai yang dibangun dengan keringat dan perjuangan ini kehilangan jati dirinya hanya karena kepentingan politik jangka pendek,” tegasnya.
Penolakan di Kabupaten Blitar ini bukan satu-satunya, setelah menyusul aksi penolakan kader di Kota Blitar. Suara serupa juga bergema dari berbagai DPC Gerindra di seluruh Indonesia. Para kader di akar rumput menilai, masuknya Budi Arie yang selama ini menjadi simbol loyalitas kepada Presiden Jokowi, akan menciptakan benturan ideologis di tubuh Gerindra yang dikenal konsisten dengan garis perjuangan nasionalis kerakyatan ala Prabowo.
Kini, bola panas berada di tangan DPP Gerindra. Apakah mereka akan tetap membuka pintu bagi Budi Arie, atau mendengarkan suara keras dari kader daerah yang menolak keras langkah tersebut. Yang jelas, penolakan ini menunjukkan bahwa di tubuh Gerindra, loyalitas dan perjuangan bukan sekadar slogan — tetapi garis merah yang tidak bisa ditawar. (za/mp)















