MEGAPOLITANPOS.COM -:Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,011 triliun dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selasa (14/07/2026)

Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menyampaikan bahwa nilai SiLPA tersebut meningkat sekitar Rp716,89 miliar atau 55,38 persen dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1,294 triliun.

Baca Lainnya :

• Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pemkab Barito Utara dengan Pemerintah Pusat
• Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
• Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
• DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
• Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo

Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan penjelasan mengenai perangkat daerah yang menyumbang surplus anggaran terbesar serta kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Selain itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan apakah tingginya SiLPA tersebut merupakan hasil efisiensi belanja atau justru akibat kurang tepatnya proyeksi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat.

PKB juga meminta komitmen pemerintah daerah agar dana menganggur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun berjalan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi PKB menilai evaluasi terhadap penyebab tingginya SiLPA penting dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.

(A)