MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).

Fraksi tersebut mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang melampaui target. Namun, pemerintah daerah dinilai masih perlu memperkuat kemandirian fiskal mengingat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Baca Lainnya :

• Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pemkab Barito Utara dengan Pemerintah Pusat
• Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
• Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
• DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
• Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Aspirasi Rakyat mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan kondusif.

Selain itu, fraksi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, sinkronisasi antarperangkat daerah, hingga pelaksanaan kegiatan agar manfaat program pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat.

Fraksi Aspirasi Rakyat turut meminta penjelasan komprehensif mengenai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, baik yang berasal dari efisiensi anggaran, dana yang telah ditentukan penggunaannya, maupun kegiatan yang belum terlaksana.

Menurut Fraksi Aspirasi Rakyat, evaluasi terhadap berbagai aspek tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.

(A)