MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.  

Dalam pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah strategi yang dinilai dapat meningkatkan penerimaan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Selasa (14/07/2026)

Baca Lainnya :

• Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pemkab Barito Utara dengan Pemerintah Pusat
• Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
• Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
• DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
• Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo

Beberapa strategi tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan pendataan wajib pajak, pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran dan pelaporan, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan.

PKB juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat semakin patuh membayar pajak dan retribusi, disertai pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan sektor potensial lainnya guna memperluas basis penerimaan daerah.

Selain itu, Fraksi PKB menilai pengelolaan aset daerah yang belum produktif perlu dioptimalkan, termasuk meningkatkan profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperkuat kapasitas aparatur, serta meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Menurut Fraksi PKB, optimalisasi PAD akan memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih mandiri serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

(A)