- PKB Harapkan Pembahasan Ranperda Berjalan Konstruktif demi Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
- Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
- Fraksi PKB Pertanyakan Penyebab Tingginya SiLPA APBD 2025
- Apresiasi Kinerja Pemkab, Fraksi Aspirasi Rakyat Sampaikan Sejumlah Catatan Strategis
- Soroti SiLPA dan Belanja Daerah, Fraksi Aspirasi Rakyat Minta Evaluasi Menyeluruh
- Fraksi Aspirasi Rakyat Apresiasi WTP, Ingatkan Pentingnya Efektivitas APBD
- Bupati Barito Utara Apresiasi Masukan DPRD dalam Pembahasan APBD 2025 dan PPAS 2027
- Bupati Barito Utara Sambut Kepulangan Jemaah Haji, Harapkan Menjadi Teladan di Tengah Masyarakat
- KUA-PPAS 2027 Resmi Diserahkan, DPRD Majalengka Siapkan Pembahasan APBD Rp 3,2 Triliun
- Tak Sekadar Bikin Konten, Peserta Pelatihan Disnaker Depok Dibimbing hingga Disalurkan ke Perusahaan
Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah strategi yang dinilai dapat meningkatkan penerimaan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Selasa (14/07/2026)
Baca Lainnya :
- PKB Harapkan Pembahasan Ranperda Berjalan Konstruktif demi Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
- Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
- Fraksi PKB Pertanyakan Penyebab Tingginya SiLPA APBD 2025
- Apresiasi Kinerja Pemkab, Fraksi Aspirasi Rakyat Sampaikan Sejumlah Catatan Strategis
- Soroti SiLPA dan Belanja Daerah, Fraksi Aspirasi Rakyat Minta Evaluasi Menyeluruh
Beberapa strategi tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan pendataan wajib pajak, pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran dan pelaporan, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan.
PKB juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat semakin patuh membayar pajak dan retribusi, disertai pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan sektor potensial lainnya guna memperluas basis penerimaan daerah.
Selain itu, Fraksi PKB menilai pengelolaan aset daerah yang belum produktif perlu dioptimalkan, termasuk meningkatkan profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperkuat kapasitas aparatur, serta meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurut Fraksi PKB, optimalisasi PAD akan memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih mandiri serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
(A)


.jpg)











