MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).

Meski demikian, Fraksi Aspirasi Rakyat menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan. Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta kesejahteraan masyarakat.

Baca Lainnya :

• KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
• Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
• Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
• PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
• 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM

Fraksi Aspirasi Rakyat juga menilai hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kemitraan strategis yang saling menguatkan dalam menjalankan amanah rakyat. Karena itu, berbagai catatan dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam pandangan umumnya, fraksi tersebut menyatakan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memberikan koreksi secara objektif apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Aspirasi Rakyat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

(A)