MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Perwakilan atlet Porprov ke VII pada Kamis (24/11/22) datang ke Pendopo Ronggo Hadi Negoro bersama ketua Komisi Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Mohamat Trianto yang sekaligus selaku koordinator Front Revolusioner (FMR). Kedatangan puluhan perwakilan atlet ini di depan Wakil Bupati Blitar berkeluh kesah tentang latihan persiapan Porprov, juga ada yang menyampaikan kalau _reward_ yang akan diberikan nantinya untuk biaya kuliah, namun yang terjadi _reward_ tak sesuai harapan para atlet peraih prestasi juara.

Dalam audiensi siang itu di Pendopo RHN, sejumlah perwakilan diterima oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso didampingi Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Blitar Tony Andreas dengan anggotanya, Kepala Disparbudpora Suhendro Winarso, dan Kasatpol PP Drs. Rustin Setyabudi. Intinya para atlet menanyakan bonus atlet yang tak kunjung cair.

"Perihal janji itu kami terima sebelum kami berangkat mengikuti Porprov. Untuk peraih medali emas 35 juta, peraih medali perak 30 juta, dan medali perunggu 25 juta," ujar Vince Anggi Fadila, atlet pencak silat peraih medali emas Porprov VII Jawa Timur.

Baca Lainnya :

• Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
• Ketum SMSI Sebut Pelaku Usaha Media Perlu Fokus Pada Pengembangan Usaha
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan
• Militansi KONI Kota Blitar Baru Tetap Kompak Bina Prestasi Semua Cabor

Sebelum diterima di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, puluhan atlet ini juga sempat berorasi di depan Pendopo RHN di Jalan Semeru 40, Kota Blitar sambil membentangkan tulisan. Selesai berorasi, mereka kemudian masuk untuk melakukan mediasi dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Ketua KONI Kabupaten Blitar Tony Andreas, dan Kepala Disporbudpar Kabupaten Blitar Suhendro Winarso.

Koordinator Aksi Front Mahasiswa Revolusioner (FMR), Muhammad Trianto mengungkapkan, atlet peraih medali tersebut sudah mengharumkan nama Kabupaten Blitar. Sesuai yang dijanjikan oleh pejabat daerah, bagi peraih medali akan mendapatkan reward.

“Apa yang dijanjikan peraih medali emas mendapat bonus 35 juta, medali perak Rp 30 juta, dan perunggu Rp 25 juta. Bahkan masih ada tambahan dari Wabup Blitar Rahmat Santoso yang akan memberikan bonus dari kantong pribadi sendiri senilai Rp 3 juta untuk setiap medali, tapi semua yang dijanjikan itu sampai sekarang belum juga cair," ungkap Trianto.

Trianto selanjutnya juga mempertanyakan kenapa Pemkab Blitar tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk bonus Porprov yang totalnya sekitar 2 miliar, padahal APBD Kabupaten Blitar tahun 2022 mencapai 2,3 triliun. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dibandingkan dengan Kota Blitar yang memiliki APBD sebesar 1,1 triliun. Kenyataannya Pemkot Blitar mampu mengalokasikan bonus yang besar buat para atletnya.

“Kalau hal ini terus terjadi, maka jelas akan banyak atlet Kabupaten Blitar yang hijrah ke daerah lain. Untuk itu jangan sampai terjadi lagi kabar hoax," tandasnya.

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso usai menerima audiensi menjelaskan, jika pihaknya membantah telah menyatakan akan memberikan bonus peraih medali emas Rp 35 juta, perak Rp 30 juta, dan perunggu Rp 25 juta. 

“Saya hanya mengatakan bahwa di seluruh Indonesia besaran bonus nominal di kisaran tersebut. Namun, kalau saya memang sudah mengatakan akan memberikan bonus dari kantong pribadi senilai Rp 3 juta setiap medali," jelasnya.

Wabup Rahmat Santoso menambahkan, sebenarnya bonus tinggal memberikan. Namun karena mekanisme aturan, bonus hanya bisa diberikan sekitar Rp 146 juta. Tetapi besaran bonus yang diberikan tersebut ditolak oleh KONI karena masih jauh dari yang diharapkan. 

"KONI mengusulkan sekitar Rp 1,5 miliar. Makanya dalam audiensi tadi diusulkan bonus diberikan dalam bentuk hibah. Kemungkinan bisa, sehingga akan dibahas lagi lebih lanjut," tandasnya.

Di lain pihak Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tony Andreas mengatakan, sesuai penjelasan dari dinas, memang ada aturan terkait pemberian bonus atau _reward_. Sehingga dicarikan solusi di luar kedinasan, yaitu dana hibah.

"Ini yang akan dibahas lagi besok Senin. Baik mekanisme hibah nanti seperti apa, maupun besarannya berapa," imbuhnya.

Sebelumnya, Tony Andreas menegaskan, seluruh cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Blitar peraih medali di Porprov Jatim 2022, menolak reward atau bonus yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sebab bonus sangat tidak layak.

"Pemerintah Kabupaten Blitar akan memberikan bonus total 145,7 juta. Padahal atlet kita ada 20 peraih medali emas, 16 medali perak, dan 27 perunggu. Sehingga dengan jumlah itu semua ketua cabor sepakat menolak pemberian bonus itu. Begitu juga para atlet, dan akan dialihkan saja ke penyelenggaraan Popda,” tegas Tony Andreas. 

Sementara itu, Kepala Disporbudpar, Suhendro Winarso menimpali Wakil Bupati Blitar. Suhendro menjelaskan, awalnya memang ada usulan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar kepada tim penganggaran pemerintah daerah untuk bonus atlet. Anggaran itu kemudian ditempelkan ke Disporbudpar. Namun, sesuai aturan jumlah anggaran yang disetujui hanya Rp 146 juta.

"Jadi angka itu muncul segitu sesuai dengan aturan yang ada. Namun kebijakan pimpinan melihat kewajaran dan kelayakan, maka perlu opsi lain salah satunya melalui hibah yang akan segera dibahas," pungkasnya. (za/mp)