Megapolitanpos.com, Jakarta- Partai Solidaritas Indonesia(PSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan segera mengungkap kasus dugaan korupsi bantuan sosial(Bansos) di DKI Jakarta pada 2020, yang mencapai Rp 2,85 triliun.

Juru bicara PSI, Dede Prayudi mengatakan dugaan kasus korupsi bansos tersebut berawal dari audit forensik dan menurutnya sangat kredibel. Kemudian hasil dari audit forensik tersebut diunggah ke media sosial oleh seorang netizen.

" Dugaan berawal dari audit forensik dan sangat kredibel sekali dan hasilnya ada dugaan korupsi Rp2,85Triliun, lalu setelah menjadi viral akhirnya merebak kemana mana," kata Dede di DPP PSI diJakarta,Senin(16/01/1023).

Baca Lainnya :

• Bagas Mendesak Pemkab Blitar Tegas Sikapi Kepastian Hukum PSHT Masuk IPSI Pusat
• DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
• Tingkatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Bidang Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Bahas Konsepsi Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021
• Terjerat Kasus Korupsi, Kakak Mantan Bupati Blitar Divonis 4,8 Tahun
• KPU dan Akademisi Soroti Tantangan E-Counting, Kepercayaan Publik Jadi Faktor Penentu

Maka lanjut Dede PSI mempunyai 3 sikap terkait dugaan kasus korupsi dana bansos tersebut:

Pertama, Kami mendesak para penegak hukum baik itu KPK, Polri maupun Kejaksaan untuk segera secara proaktif menegakkan hukum.

Yang kedua, Kami sudah menginstruksikan fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan pengusutan melalui jalur parlemen.

Yang ketiga, PSI bersama para keluarga miskin di DKI bersolidaritas bersama,yang menurut kami merekalah yang menjadi korban, karena bantuan Bansos ini seyogyanya adalah alat pemenuhan kebutuhan primer mereka dikala krisis, dan itu masih dikorupsi juga.

" Bersama mereka kami mendorong agar dilakukannya pengusutan melalui jalur hukum," tegas Dede.

Lebih jauh Dede mengatakan PSI belum menanyakan kepada PJ Gubernur Heru Budi, karena saat di 2022 belum menjabat PJ gubernur DKI.

" kalau ditanya PJ gubernur saat itu beliau belum menjabat, dan saya rasa beliau perlu mempelajari dulu, cuma yang pasti ini bukan diranah mereka lagi karena kita bicara hukum.dan itu diranahnya KPK, Polri dan kejaksaan," imbuhnya.

Sebelumya bansos berupa beras yang terbagi dalam kantong 5 kilogram itu disebut masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai Rp 3,65 triliun pada 2020. Sembako tersebut disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun.

PSI mengutuk dugaan korupsi dana bansos yang dinilai sebagai perbuatan sangat keji di luar batas kemanusiaan. Pada tahun 2020, kata dia, banyak warga Jakarta kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19.(AS)