Megapolitanpos.com, Jakarta- DPRD DKI Jakarta rencananya akan memanggil jajaran Perumda Pasar Jaya terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi bansos yang mencapai Rp2,85 Triliun.

 . "  kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule, rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, pertanyaan seperti ini Insya Allah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail,  di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Senin (16/1/2023).

Dia menyebutkan, pemanggilan jajaran Perumda Pasar Jaya akan dilakukan pada Februari mendatang. Menurut Ismail, pemanggilan itu tidak bisa dilakukan cepat karena jadwal rapat di DPRD DKI telah terisi penuh.

Baca Lainnya :

• Terbukti Bersalah, Jaksa Juga Tuntut Terdakwa Ricky Rizal Hukuman 8 Tahun Penjara
• JPU, Kuat Maruf dituntut 8 tahun Penjara
• Demo di PN Jaksel, AMPPUH Dorong Masyarakat Awasi Jalannya Sidang Kasus Sambo
• Tim PH Richard Eliezer Berharap Tuntutannya Harus Sesuai Fakta Persidangan
• Mendengar Suara Tembakan, Putri Cendrawati Mengaku Syok dan Tutup Telinga

Timing-nya kemungkinan di Februari karena Januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari)," ujarnya.

Ismail mengatakan, dalam pertemuan nanti, pihaknya akan menggali seputar dugaan korupsi bansos di tahun 2020. Komisi B DPRD DKI akan meminta laporan audit untuk membuka terang dugaan korupsi tersebut.

Kalau dari Komisi B di tahap awal paling dengan dirut yang eksisting ya. Penjelasannya (laporan audit), karena kalau (dirut) yang lama itu sudah masuk ranah dari Inspektorat, BPKP dan KPK, kalau mungkin memang terindikasi kuat adanya korupsi," jelasnya.

Dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020 mencuat ke publik setelah akun Twitter @kurawa mencuit terkait kronologi program tersebut. Pemprov DKI kala itu sibuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako.(AS).