Megapolitanpos.com, Kaltim- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk(BNI) ikut proaktif memperkuat solusi digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Perseroan mendukung konsep Indonesia sentris dengan mewujudkan hunian Smart Village berkonsep digital ekosistem bagi pekerja konstruksi. 

Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di mana BNI menciptakan konsep digital dengan mempersiapkan kartu multifungsi yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi di lokasi Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Perseroan saat ini sedang mengembangkan beberapa infrastruktur termasuk penggunaan transaksi finansial untuk mendukung ekosistem digital melalui kartu multifungsi BNI. 

Baca Lainnya :

• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan
• Destinasi Komersial pertama, Asthara Skyfront City Luncurkan The Floritz Gallery
• Pemkot Tangerang Sukses Perbaiki 195 Segmen Jalan Sepanjang April 2026
• Mendikdasmen: Pendidikan Tak Cukup Sekadar Angka, Karakter Bangsa Harus Dibangun

Kartu multifungsi ini bisa dimanfaatkan untuk payroll gaji, alat pembayaran, asuransi, dan lainnya. Kerja sama tersebut diawali dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Direktur Network & Services BNI Ronny Venir menyampaikan, pemindahan ibukota ke Nusantara merupakan langkah pemerintah untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Hal tersebut menjadi peluang BNI untuk mengimplementasikan konsep digitalisasi bagi pekerja konstruksi dengan menggunakan kartu multifungsi BNI. 

“Kami berterimakasih kepada pemerintah khususnya Kementerian PUPR yang memberikan kesempatan bagi BNI untuk berperan aktif dalam meningkatkan layanan digital BNI di IKN. Kami percaya banyak kemudahan yang akan dapat diterima oleh pekerja konstruksi dengan kartu multifungsi yang terintegrasi dengan ekosistem digital di IKN,” ujarnya. 

Adapun, Kementerian PUPR telah membangun 22 tower HPK yang diperkirakan dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari 18 Tower Tenaga Terampil, 3 Tower Tenaga Ahli, 1 Tower Kantor Sementara PUPR dengan luas area 10,58 Ha dan setiap tower memiliki 4 lantai. 

Berbagai fasilitas pendukung juga akan disiapkan seperti kantin, tempat ibadah, ruang serbaguna, klinik kesehatan, laundry, layanan transaksi perbankan, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya agar para pekerja bisa fokus bekerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerja Indonesia. 

Pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja Indonesia agar bisa tinggal di hunian yang layak dan meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN.(ASl/Red/MP).