MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menerima audiensi dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) di ruang rapat Fraksi PKS DPR RI. Pada audiensi ini, rombongan KPMI yang dipimpin ketuanya Rahmat Marpaung, didampingi oleh Sutan Emir Hidayat Taufik dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 

KPMI yang didirikan pada tahun 2010 memiliki semangat untuk menyebarkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. KPMI sendiri memiliki kegiatan tahunan Muslim Life Festival yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada 25-27 Agustus 2023 di Ice BSD. Selain itu KPMI memiliki berbagai program terkait dengan edukasi literasi dan inklusi keuangan syariah, produksi dan operasi, pembiayaan dan juga pemasaran. 

Sebagai bagian dari edukasi literasi dan inklusi keuangan syariah, KMPI  pada Halal Live Festival akan mengadakan beberapa talkshow terkait produk dan pembiayaan syariah. Dalam kesempatan ini, KMPI menyampaikan  undangan untuk Anis yang juga sebagai pakar ekonomi syariah untuk menjadi salah satu nara sumber dalam talkshow yang akan diselenggarakan. 

Baca Lainnya :

• RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas
• Ketua Bidang Perempuan PKS Dorong Kampus Bahas Isu Homoseksualitas Secara Objektif dan Menyeluruh
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan
• Destinasi Komersial pertama, Asthara Skyfront City Luncurkan The Floritz Gallery

Menyampaikan pandangannya dalam pertemuan ini, Anis mengapresiasi keberadaan KPMI dengan semua kiprahnya. Ia menegaskan, PKS berkomitmen untuk mengusung regulasi ekonomi syariah termasuk RUU Ekonomi Syariah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wapres Ma'ruf Amin yang menegaskan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi penopang ekonomi nasional di masa mendatang. 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa RUU Ekonomi Syariah sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi berbagai kegiatan ekonomi syariah. "Bagaimanapun, kegiatan ekonomi syariah di masyarakat perlu dilindungi oleh payung hukum yaitu undang-undang. Agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ekonomi syariah," ujarnya. 

Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini optimis akan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. "Walaupun perjuangan ini masih panjang, tapi dengan kerjasama kita semua di berbagai bidang insya Allah akan menjadi tabungan kebaikan bagi kita semua," tutupnya.(Reporter: Achmad Sholeh)