MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Kasus Kercunan Makan Bergizi Geratis menuai perhatian sangat serius dari Nurjadi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, atas insiden ini tegas Nurhadi minta agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus yang terjadi di Sidoarjo hingga menyebabkan ratusan santri terpaksa  dirujuk di delapan rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. 

Nurhadi yang asli warga Blitar Jawa Timur mengaku sangat prihatin atas peristiwa tersebut, mengingat bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

“Ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG,” kata Nurhadi, Jumat (11/09).

Baca Lainnya :

• 77 Ribu Aduan Bansos Menggunung, Dinsos Majalengka Disorot
• Jamaah Haji 2027 Dapat Subsidi Rp 3 Juta, Pelunasan Jadi Rp 23,24 Juta
• Polisi Turun Tangan, Harga Beras di Majalengka Dipantau Ketat
• BAZNAS Majalengka Raih Penghargaan, Gerakan Zakat Makin Berdampak
• Polisi Bongkar Curat di Maja, Pelaku Ditangkap di Sumedang

Ia menilai evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kasus keracunan. BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Nurhadi, aspek keamanan pangan mencakup kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu, penyimpanan hingga distribusi makanan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak makanan diproduksi hingga dikonsumsi.

“BGN harus mengubah pendekatan dari sekadar respons setelah terjadi keracunan menjadi pencegahan yang benar-benar ketat,” ujarnya.

Nurhadi juga meminta pengawasan SPPG tidak hanya bersifat administratif. Pemeriksaan harus dilakukan secara langsung terhadap kondisi dapur, bahan baku, peralatan, kualitas air, suhu penyimpanan serta proses distribusi makanan.

Selain itu, ia mendorong BGN memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan pemerintah daerah. Sistem pelacakan makanan juga perlu diperkuat agar sumber makanan, bahan baku, penjamah hingga proses distribusinya dapat diketahui dengan cepat jika terjadi masalah.

Nurhadi menegaskan sanksi terhadap SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan harus diberikan secara tegas, mulai dari penghentian sementara hingga pencabutan izin operasional jika pelanggaran berat atau berulang.

“Kita semua mendukung program MBG karena tujuannya sangat baik. Tetapi makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Keduanya adalah satu paket,” tegasnya.

Ia berharap kasus di Sidoarjo menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap SPPG secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan aman dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. 

Terlebih untul Blitar Raya dan sekitarnya, Nurhadi wanti wanti terhadap semua yang menangani MBG jeli dan berhati hati( za/mp )