MEGAPOLITANPOS. COM, Blitar – Literasi demokrasi bukan sekadar jargon, melainkan fondasi penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat (26/9/2025).

Anggota Komisi 2 DPR RI Romy Soekarno yang hadir dalam giat tersebut, dalam paparannya menyampaikan bahwa Blitar punya potensi besar menjadi “living laboratory” demokrasi digital nasional.

Romy menekankan pentingnya pendidikan pemilih agar warga semakin melek politik, mendorong ekosistem pengawasan yang transparan untuk memangkas praktik politik uang, serta mengusulkan e-voting berbasis blockchain agar setiap suara terhitung jujur dan tak bisa dimanipulasi.

Baca Lainnya :

• Mediasi Dugaan Limbah Greenfields Memanas, kenapa Pejabat Masih Baru Akan Turun ke Lokasi.
• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor

Cucu Presiden Pertama RI Ir Soekarno ini, juga mengingatkan adanya sinyal krisis legitimasi pada Pemilu 2024 berupa anomali seperti intimidasi, scam politik, 2.882 konten hoaks, hingga 4 juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum memiliki e-KTP. Menurutnya, hal itu berimbas pada turunnya indeks kepercayaan publik dari 94% menjadi 76%.

“Dalam konteks inilah, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog, tetapi juga sebagai katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif. Blitar, dengan modal sosial dan semangat inovasinya, bisa jadi prototipe demokrasi masa depan,” tandas Romy di hadapan undangan.

Acara yang dibuka oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur Dewita Hayu Shinta ini menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno sebagai pembicara utama. Peserta yang hadir beragam, mulai dari organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP), komunitas, influencer, media, hingga perwakilan masyarakat difabel, mencerminkan semangat inklusivitas dalam membangun kesadaran politik.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, menegaskan bahwa literasi demokrasi adalah kunci memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ia juga menanggapi wacana di media terkait kemungkinan Bawaslu menjadi lembaga pengadil di masa depan. 

“Tugas Bawaslu jauh lebih luas. Kami hadir bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik publik agar demokrasi tumbuh sehat,” tegasnya.

Dewita Hayu Shinta, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa giat literasi demokrasi ini dilakukan secara masif oleh Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, sebagai bagian dari strategi membangun kesadaran politik warga.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penggerak literasi politik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengawal demokrasi. ( za/mp )