MEGAPOLITANPOS.COM, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta para pemangku kepentingan terkait menggelar Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur UMKM yang tersebar di 38 provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 500 Merek dari 16 Negara
• Kementerian UMKM Buka Peluang UKM Pertambangan Masuk Rantai Pasok Global
• Maman Abdurrahman Pastikan Bunga PNM Mekaar 8 Persen Berlaku Permanen
• Jambore Kumitra 2026, Kementerian UMKM Perluas Akses Modal dan Pasar di Kalimantan Selatan
• Kementerian UMKM Fasilitasi 1.000 Pengusaha Mikro di Sumatera Barat

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keyakinannya bahwa penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.

“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Menteri Maman saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).

Hingga saat ini, penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp218 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, termasuk debitur baru dan debitur graduasi.

Adapun realisasi penyaluran ke sektor produksi mencapai Rp132,5 triliun atau 60,6 persen dari total penyaluran. Capaian ini menjadikan tahun 2025 sebagai momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya alokasi KUR sektor produksi menembus angka di atas 60 persen.

“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.

“Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” katanya.

Meski demikian, Menteri Maman mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam proses pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal ini menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada 2025 harus semakin difokuskan ke sektor-sektor produktif.

"Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” kata Menteri Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah bersama Menteri Maman juga mendorong peningkatan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60 persen pada 2025 menjadi 62 persen pada 2026. 

Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.(**)

Caption: Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur UMKM yang tersebar di 38 provinsi.poto: humas UKM ( Reporter: Achmad Sholeh Alek).