MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Di era transparansi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan undang - undang 14 tahun 2008, ternyata masih saja dilanggar. Hal ini terbukti dari hasil investigasi lapangan diketahui tak terpasang papan informasi proyek saluran irigasi pengerjaan di dua titik lokasi pembangunan drainase di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rabu, lalu (22/08/2023).

Hal lainnya, seperti pengawasan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Blitar terkesan tidak ada tindakan. Diduga kuat adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas tersebut dan pihak pemenang pengerjaan yang bermain dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Blitar.

Pekerjaan saluran irigasi tanpa papan nama yang ditengarai sebagai proyek siluman yang berada di wilayah Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Baca Lainnya :

• Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Blitar Sanpaikan Pandangan Umum LKPJ Bupati 2025
• Daerah Mulai Resah, Batasi 30 Persen dari APBD Bisa Pangkas Tenaga PPPK
• Pelayanan Tetap Buka saat Libur Lebaran, Kantah Kabupaten Indramayu Bantu Pemudik Urus Pertanahan
• DLH Majalengka Benahi TPS Kubang, Siapkan Penertiban
• Banpres Armada Opsnal Kades Sumberboto Akan Maksimalkan KDMP

Menurut, Sulaiman (46) warga setempat mengatakan kepada media ini bahwa proyek yang bisa dikatakan siluman ini dikerjakan sekitar akhir tahun 2022, sekitar bulan Oktober 2022. Belum sampai 1 (satu) tahun kondisinya rusak dan tidak adanya tanggung jawab anggaran pemeliharaan dari pihak terkait.

"Iya mas saluran itu dikerjakan sekitar bulan Oktober, saat pelaksanaan, proyek tidak ada papan informasinya untuk diketahui warga sebagai salah satu hal wujud transparansi setiap pengerjaan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah. Sehingga kami tidak mengetahui seperti siapa yang mengerjakan, besaran volume, anggaran dan hari pelaksanaan pengerjaan bangunan saluran irigasi tersebut," ungkapnya. Sabtu, (26/08/2023).

Dari pantauan, penelusuran sepanjang bangunan kurang lebih 200 meter disisi kanan kiri bangunan sudah ada titik yang retak patah, batu pondasi bawah keropos (cacat mutu Red). Dari hasil mutu bangunan yang diduga sarat dikorupsi oleh oknum dinas dan pelaksana proyek, HIPPA sekitar merasa resah, gara gara bangunan saluran tidak bisa berfungsi maksimal untuk irigasi area persawahan disekitarnya.

Jika ditinjau dari kondisi bangunan yang masih baru belum genap satu tahun, seharusnya masih dalam masa perawatan pihak yang mengerjakan. Namun sangat disayang hingga berita ini diturunkan masih belum ada tanda tanda perbaikan oleh pihak pelaksana. Kepala Dinas dan Kepala Bidang SDA susah di hubungi media ini untuk dikonfirmasi terkesan menutup mata dan telinga. ** (za/mp)