- Talk Investment 2026, Pemkab Barito Utara Dorong Penyelesaian Hambatan Usaha dan Perkenalkan SIF Point Batara
- Kementerian UMKM Buka Akses Pasar bagi Mahasiswa UNS
- Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah.
- Sertijab Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan Resmi Ke Letkol Inf Danang Rahmayanto Apa Pesanya.
- Danrem 052/Wkr Pimpin Sertijab Kasi Intel, Tekankan Pengabdian Sebagai Ibadah.
- Danramil 03/Serpong Kerahkan Personel, Dukung Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2026 di Polres Tangerang Selatan.
- Jelang Nataru KAI Daop 1 Jakarta Catat 142.203 Tiket Terjual
- Pengendara di Depok Wajib Tertib! Operasi Zebra Jaya 2026 Resmi Digelar
- Jaga Jakarta On The Spot, Danramil Cikupa Beri Makan Kaum Dhuafa.
- Libatkan 2.500 Personel Gabungan, Sachrudin: Satlinmas Jadi Kekuatan Baru Jaga Kamtibmas.
WamenKop Akan Perkuat Peran LPDB-KUMKM Untuk Koperasi Sektor Produksi

Keterangan Gambar : Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) DR. Ferry Juliantono
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) DR. Ferry Juliantono menegaskan bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.
"Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa distop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam," ucap WamenKop, pada acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa malam (29/10).
Seharusnya, menurut Ferry, 80% pembiayaan LPDB itu untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam rangka menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen. "Koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya, harus kita hidupkan kembali," ucap WamenKop.
Baca Lainnya :
- Ormas Islam Bertemu MUI, Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal hingga Kedaulatan Ekonomi Nasional
- Bangun Kedaulatan Ekonomi, Menkop Dorong Kolaborasi Cendekiawan dan Koperasi
- Kongres Nasional Majelis Tahkim Syarikat Islam ke-42 di Surabaya, Resmi Dibuka
- Menkop Perkuat Koordinasi untuk Pastikan Kesiapan Operasionalisasi KDKMP
- Menkop Kukuhkan Prof. Yudi Azis Sebagai Rektor IKOPIN University
Bahkan, Ferry menekankan dirinya akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.
Selain LPDB, WamenKop juga menyorot peran Jamkrindo dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi. "Karena, sejarahnya Jamkrindo itu berasal dari Kementerian Koperasi," ungkap Ferry.
WamenKop mengakui, keberadaan Jamkrindo saat ini kurang begitu berfungsi dalam mendukung kegiatan koperasi. "Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia," kata Ferry.
Selain itu, WamenKop juga menyatakan bahwa, Gerakan Koperasi diberi kesempatan untuk ikut dalam program Makan Bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun. "Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program Makan Bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting," kata WamenKop.
Oleh karena itu, WamenKop mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut. "Saat ini merupakan momentum Gerakan Koperasi, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan baik," kata WamenKop.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Umum Dekopin, Prof DR Nurdin Halid, mengungkapkan bahwa sudah tiga periode Dekopin memperjuangkan pemisahan antara koperasi dan UKM dalam satu kementerian.
"Pasalnya, koperasi itu tidak setara dengan UKM karena UKM itu menjadi bagian dari pembinaan koperasi. UKM itu harus dididik dan dibina dari mikro menjadi usaha kecil, kecil menjadi menengah, harus menjadi anggota koperasi. UKM harus dibesarkan dengan berkoperasi,” papar Nurdin seraya menyebutkan, ini menjadi tantangan ke depan.
Tantangan lain, Nurdin mempertanyakan koperasi yang dikelompokkan ke dalam Menko Pemberdayaan Masyarakat, bukan Kemenko Perekonomian. "Pasalnya, koperasi itu disebut di dalam UUD 1945, begitu juga terkandung dalam Pancasila sila kedua dan kelima. Ini perjuangan kita untuk memasukkan koperasi dalam Kemenko Perekonomian," ujar Nurdin.
Selain itu, Nurdin juga menunjuk UU Perkoperasian yang harus segera dituntaskan. "Bahkan, RUU Perkoperasian harus masuk ke dalam Prolegnas. Ini harus menjadi prioritas Kemenkop, didukung seluruh Gerakan Koperasi," ujar Nurdin. ( Reporter: Achmad Sholeh Alek).



.jpg)












