- Ini Pesan Bupati untuk Pedagang Pasar Wadai, Dari Kualitas hingga Keamanan Pangan Dijaga
- DPRD Barito Utara, H Nurul Anwar Pertanyakan Maskapai, Harga Tiket Muara Teweh Tembus Rp1,8 Juta Dinilai Tak Masuk Akal
- Fraksi PAN DPRD Majalengka Serukan Puasa Jadi Momentum Jaga Hati dan Bantu Rakyat
- Gubernur Jabar Datang Sendiri, Korban Tanah Bergerak Sukadana Dijanjikan Hunian Aman
- Jelang Ramadan, Bupati Serukan ASN Perkuat Disiplin dan Pengabdian.
- Tanggapi Perampasan Kendaraan, Kapolsek Pasar Kemis Siap Brantas Premanisme
- Pemdes Tambakrejo Wujudkan Komitmen Membangun Desa Melalui Koperasip Desa Merah Putih
- Dorong Orang Tua Melek Gizi, Alfamidi Gelar Edukasi Nutrisi Anak
- Tak Sekadar Wacana, Pemkab Barito Utara Mulai Realisasikan Pelebaran Jalan
- Tiket Pesawat HMS Melambung, DPRD Barito Utara Panggil Lion Group, Ini Jawabannya
Tiket Pesawat HMS Melambung, DPRD Barito Utara Panggil Lion Group, Ini Jawabannya

MEGAPOLITANPIS.COM - Muara Teweh – Lonjakan harga tiket pesawat rute Muara Teweh ke luar daerah memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Barito Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama manajemen maskapai dan pihak Bandara Bandara Haji Muhammad Sidik, dewan menyuarakan kegelisahan masyarakat atas tarif yang dinilai tidak masuk akal.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, berlangsung di ruang rapat DPRD, Kamis (19/02/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P Girsang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bandara Muhammad Amrillah Kunang, serta perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.
Dalam forum tersebut, Hj Henny beserta anggota DPRD lainnya seperti H Tajeri, Hasrat, Parmana Setiawan telah menyampaikan kritik tajam kepada pihak Bandara maupun Maskapai Lion Grup.
Hj Henny menegaskan bahwa Bandara yang dibangun menggunakan dana Negara seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara, bukan justru sulit diakses karena harga tiket yang melambung.
“Bandara ini diperuntukkan untuk masyarakat. Pembangunannya dari uang rakyat, tujuannya agar masyarakat nyaman dan mudah bepergian. Tapi kalau harga tiket dari Rp800 ribu melonjak menjadi Rp1,8 juta, bagaimana masyarakat bisa menikmati?” tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, justru bukan masyarakat lokal yang dominan menggunakan layanan penerbangan tersebut.
Kondisi ini dinilai ironis dan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan Infrastruktur Transportasi di daerah.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari mahalnya tiket, terutama bagi warga yang membutuhkan akses cepat untuk berobat ke luar daerah seperti ke Palangka Raya maupun Banjarmasin.
“Orang sakit mustahil berangkat sendirian. Pasti ada dua atau tiga keluarga yang mendampingi. Kalau harus beli tiga atau empat tiket dengan harga segitu, tentu menjadi beban berat. Akhirnya mereka memilih naik Ambulance dengan jarak tempuh berjam-jam. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Hj Henny menegaskan, penerbangan Muara Teweh bukanlah rute wisata atau bisnis semata, melainkan jalur vital bagi masyarakat di daerah yang relatif terpencil.
“Di daerah seperti ini jangan semata berbicara keuntungan. Ini soal akses dan kebutuhan dasar masyarakat. Penerbangan Muara Teweh–PKY atau BJD hanya sekitar 45 menit, tapi tiketnya sampai Rp1,8 juta. Ini tidak wajar,” tegasnya
Ditempat yang sama , perwakilan Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa penerbangan dari Muara Teweh menggunakan pesawat jenis ATR berkapasitas 72 kursi. Ia menyebut biaya operasional per penerbangan mencapai Rp100–110 juta dengan durasi sekitar 55 menit.
Sebagai perbandingan, ia menyampaikan rute lain dengan pesawat berkapasitas 180 kursi Estimasi 1,5 jam dengan biaya operadional sama, dapat membagi beban operasional lebih besar sehingga harga tiket bisa lebih murah.
"100 juta dibagi 180 shep maka biaya tiketnya hanya mencapai 6 ratus - 7 ratus ribu rupiah,
Pada prinsipnya kami digaji oleh penumpang. Masukan dari DPRD dan pemerintah daerah menjadi referensi penting bagi kami untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar ada solusi konkret. Dewan meminta manajemen maskapai mempertimbangkan kebijakan tarif yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama untuk daerah yang sangat bergantung pada transportasi udara.
“Kami ini wakil rakyat. Keluhan masyarakat wajib kami sampaikan dan perjuangkan. Jangan sampai bandara megah berdiri, tapi rakyatnya hanya bisa melihat tanpa mampu terbang,” tutup Hj Henny dengan nada tegas.
Adapun Hearing ini telah menghasilkan beberapa poin penting :
1. Melakukan evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada Rute Feeder Daerah.
2. Menetapkan rute BDJ-HMS dan PKY-HMS sebagai rute strategis Konektivitas Daerah.
3. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta kepada Maskapai untuk menyediakan minimal bagasi 10 Kg gratis per penumpang untuk penerbangan Muara Teweh sebaliknya. Banjarmasin dan
4. Mengusulkan kepada Maskapai untuk memberikan 2 (dua) seat Cadangan untuk
kepentingan Pemerintah Daerah.
Baca Lainnya :
- DPRD Barito Utara, H Nurul Anwar Pertanyakan Maskapai, Harga Tiket Muara Teweh Tembus Rp1,8 Juta Dinilai Tak Masuk Akal
- Fraksi PAN DPRD Majalengka Serukan Puasa Jadi Momentum Jaga Hati dan Bantu Rakyat
- Tiket Pesawat HMS Melambung, DPRD Barito Utara Panggil Lion Group, Ini Jawabannya
- Pesan Menggugah DPRD Majalengka: Ramadan Bukan Sekadar Ibadah, Tapi Revolusi Spiritual
- HPN 2026 dan HUT PWI ke 80 : Adityawarman Adil Apresiasi Peluncuran Ambulans PWI Kota Bogor
5. Meningkatkan pelayanan publik di Bandara Haji Muhammad Sidik.
(A)















