Tentang Survei LSI, Persepsi Positif Penegakan Hukum Nasional, Praktisi Hukum Minta Presiden Evaluasi Kinerja Menkopolhukam
Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kinerja Menko Polhukam karena dinilai kerap melontarkan isu yang dinilai kontroversi di tengah publik.

By Achmad MP 24 Jan 2023, 21:03:19 WIB Nasional
Tentang Survei LSI, Persepsi Positif Penegakan Hukum Nasional, Praktisi Hukum Minta Presiden Evaluasi Kinerja Menkopolhukam

Keterangan Gambar : praktisi hukum


Megapolitanpos.com, Jakarta - Jajak pendapat terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan ada peningkatan persepsi positif dalam penegakan hukum nasional. Survei dilakukan dalam rentang 7-11 Januari 2023, menempatkan 1.221 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. 

Dalam temuan survei, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan belum lama ini mengatakan, terjadi peningkatan persepsi positif terkait kondisi penegakan hukum. Sebaliknya, persepsi negatif mengalami penurunan cukup signifikan.

“Ada 27,6 persen yang menilai kondisi penegakan hukum dalam kondisi baik. Ada kenaikan dari 23,4 persen dari temuan Oktober 2022,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini secara virtual, pada Minggu (22/1). 

Baca Lainnya :

    Menurut Djayadi, kerja-kerja Kejaksaan menjadi salah satu penopang meningkatnya persepsi positif masyarakat terkait kondisi penegakan hukum. 

    Menanggapi hal itu praktisi hukum Nurseylla Indra Mengatakan dirinya sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai selama pemerintahan Jokowi terkait penegakan hukum.

    "Terkait dengan kinerja penegakkan hukum jelang akhir masa jabatan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai praktisi hukum tentunya kami sangat mengapresiasi," ujarnya, di Jakarta (24/01/2023).

    Namun demikian kata Sheylla, Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kinerja Menko Polhukam karena dinilai kerap melontarkan isu yang dinilai kontroversi di tengah publik.

    Seperti ada beberapa kasus hukum yang pernah santer dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Seharusnya Menko Polhukam Mahfud MD tidak memberikan pernyataan membuat gaduh. Sebab akan memunculkan beragam asumsi publik.

    “Seharusnya Mahfud MD mempercayakan kepada proses hukum, apapun kasus yang tengah ditangani oleh lembaga hukum, baik itu di Kepolisian maupun di Kejaksaan. Bukan malah sebaliknya membuat asumsi dan opini liar yang hanya akan mempengaruhi proses penegakkan hukum,” pintanya.

    Pada dasarnya proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri maupun Kejaksaan sudah cukup bagus. Bahkan masyarakat saat ini menaruh harapan besar pada dua institusi tersebut. 

    'Jika penegakkan hukum di dua institusi itu berjalan efektif maka KPK tidak diperlukan lagi. Karena KPK itu merupakan lembaga ad hoc," tutupnya.(ASl/Red/Mp).