- Mulai 31 Agustus, Pemkot Jaktim Larang PKL Berjualan di Trotoar Jalan Raya Bogor Kramat Jati
- Semarak HUT RI Ke-81, PAUD Melati 08 Kalibata Gelar Aneka Lomba
- Karang Taruna RW 09 Kalibata Gelar Pesta Kemerdekaan Meriah pada 29 Agustus 2026
- Bupati Shalahuddin Tinjau Rumah Lanting di Sungai Barito yang Terdampak Surut
- Sebanyak 329 Rumah Tidak Layak Huni di Tangsel Tuntas Dibedah, Pondok Aren Terbanyak
- Kemenhub: Transportasi di Kalimantan Tetap Beroperasi di Tengah Karhutla.
- Polres Majalengka Kedepankan Langkah Preventif Tekan Knalpot Brong
- Gulkarmat Jakut Gencarkan Edukasi Cegah Kebakaran di Tengah Perayaan HUT ke-81 RI
- Lomba Kreasi Layang - Layang Ajarkan Generasi Muda Produktif dan Lebih Berkegiatan Positif
- Drakor di Tambang Batubara: Investor Korea Selatan Diduga Jadi Korban, Mafia Legal Formal,.
Proses Penyusunan RAPBN 2024 Dimulai, Ini Kata PSI, Optimis Namun Tetap Waspada

Keterangan Gambar : Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 dimulai. Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM).
“Tentu berkesinambungan, APBN 2024 nanti adalah kelanjutan dari APBN 2023. Jadi ADEM adalah landasan untuk merumuskan desain dari kebijakan fiskal kita, pembangunan nasional jangka pendek maupun panjang. Tema besarnya adalah ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” kata Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dalam keterangannya pada Rabu, 21 Juni 2023.

Baca Lainnya :
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
- Tutup Rangkaian Kegiatan Hut 8I RI Pemkab Barito Utara Gelar Resepsi dan Malam Ramah Tamah
- H.Parmana Setiawan dan Gun Sri Witanto Turut Hadiri Malam Resepsi Kenegaraan dan Ramah Tamah
- Jalin Silaturahmi Antara Legislatif dan Pemerintah, Politisi PKB Hadiri Resepsi Kenegaraan HUT Ke-81 RI
- Segenap Jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke -81
“Kita optimis, namun tetap mewaspadai segala dinamika yang terjadi, misalnya kebijakan hilirisasi yang tujuannya memperoleh nilai tambah tapi bisa saja dalam prosesnya dijegal oleh mereka yang tidak setuju, makanya kita mesti waspadai, jangan sampai lengah,” lanjutnya.
Menurut Andre yang juga Ketua DPP PSI Juru bicara bidang ekonomi, dalam merumuskan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini haruslah kredibel, artinya mempertimbangkan juga dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan." Semua ini dalam rangka bagaimana mempercepat transformasi ekonomi. Begitu khan yang kita harapkan bersama.” katanya.
Diketahui, sejak awal bulan Juni 2023 ini DPR sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik).
" Beberapa sinyal yang tertangkap untuk jadi asumsi perencanaan adalah, “Pertumbuhan ekonomi diprediksi sekitar 5,1 - 5,7% (semula 5,3 – 5,7%), tingkat inflasi diperkirakan 2,5% (plus-minus 1%), nilai tukar rupiah terhadap USD sekitar Rp 14.700 – Rp 15.200, suku bunga SUN 10 tahun berkisar 6,49 – 6,91. Lalu dari rapat dengan Komisi VII telah disepakati asumsi minyak dan gas, harga ICP sebesar USD 75 – 80 per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari,” kata Andre menjelaskan.
Andre menambahkan, pendapatan negara terus dioptimalisasi, dengan menjaga implementasi reformasi perpajakan, menjaga iklim investasi walau di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Pemerintah perlu meningkatkan kinerja perpajakan dengan lebih adil dan sustainable. Lalu insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong supaya meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.
“Paska skandal beberapa oknum perpajakan dan bea-cukai yang sempat bikin heboh itu, maka kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target perencanaan pembangunan.” terang Andre.
Selanjutnya beberapa indikasi perencanaan lainnya yang diperoleh adalah: angka penurunan kemiskinan 6,5 – 7,5%, rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.
“Memang terjadinya eskalasi tensi geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global, dampaknya tentu pada arus investasi dan perdagangan internasional. Namun demikian secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia sinyalnya tetap ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Karena itu kita tetap optimis, walau harus tetap waspada,” pungkas Andre Vincent Wenas menutup keterangannya.
Reporter Achmad Sholeh



.jpg)
.jpg)












