- Dukung Ekonomi Berkeadilan, Pemerintah Perkuat Ekosistem UMKM Lewat Bursa Wirausaha Unggulan
- Hendik Budi Yuantoro Penerima Mandat PAW DPP PDI Perjuangan
- Prabowo: Obat Generik Murah dan Modernisasi Rumah Sakit Jadi Prioritas Pemerintah
- LSM GANNAS Geruduk Dewan Atas Rencana Pembangunan Farm Greenfields 3 di Doko
- Pertamina: Harga BBM Pertamax 92 Naik Menjadi Rp 16.250/liter, Pertalite dan Solar Subsidi Tetap
- Kepala BGN Nanik Deyang Siapkan Reformasi Program MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
- Said Iqbal Masuk Istana, Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Buruh dan Pekerja Migran
- Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
- Pemkab Bogor Bersiap Lebarkan Jalan Puncak, Bangunan di Bahu Jalan dan Saluran Air Terancam Ditertibkan
- Jakarta Fair 2026 Siap Dongkrak Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Penuh Menuju Kota Global
PKS: Legalisasi Kasino Bukan Solusi Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
.jpg)
Keterangan Gambar : Ilustrasi
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota DPR RI Anis Byarwati menyatakan ketidaksetujuan terkait usulan legalisasi kasino untuk menambah pemasukan negara. Anis menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan memang merupakan sumber utama pendapatan negara. "Kontribusinya mengisi sekitar 80 persen dari pendapatan negara. Dengan porsi yang sedemikian besar, pendapatan negara sangat tergantung pada realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya," katanya, belum lama ini.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapan secara umum penerimaan perpajakan di Indonesia belum maksimal. Tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah, dibawah 10 persen. "Level tersebut sangat kecil dibandingkan kapasitas ekonomi nasional yang telah melebihi Rp20 ribu triliun. Dengan tax rasio yang terbatas, Indonesia akan kesulitan dalam memacu kontribusi konsumsi pemerintah. Jika pun dipaksakan maka hal itu akan meningkatkan utang dalam jumlah besar," ujarnya.
Legislator PKS ini menjelaskan memang tantangan untuk memacu penerimaan perpajakan perlu menjadi perhatian pemerintah, apalagi kita memerlukan dana besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Sebetulnya, kita masih punya banyak peluang menghasilkan penerimaan perpajakan karena banyak sektor perekonomian yang masih undertax alias belum optimal penerimaan pajaknya, justru perlu intensifikasi tanpa mengabaikan ekstensifikasi," katanya.
Baca Lainnya :
- Terkait Tunggakan Pajak Armada Truk, DLHK Berdalih BPKB Terselip di BPKAD
- Blok Masela Dikebut, Ateng Sutisna Ingatkan Ancaman Sosial
- Gen Z Majalengka Bersuara di Senayan, Sekolah Rusak Jadi Sorotan
- Makna Kartini Masa Kini, DPR Soroti Pendidikan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
- Sorotan Nasional! Ateng Sutisna : DHE SDA Harus Jadi Solusi, Bukan Beban Baru Tata Kelola PSE
Anis menyebut Intensifikasi perpajakan bisa dilakukan dengan menekan undertax pada berbagai sektor perekonomian. Undertax tersebut, misalnya, disinyalir terjadi pada sektor ekonomi digital dan sektor pertambangan. “Ini yang harus dikejar,” ujarnya.
“Tiba-tiba ada wacana melegalkan kasino, kita sangat khawatir soal ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana perjudian dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia selain berdampak negatif bagi generasi ke depan, Judi ilegal online saja sudah sangat mengacam perekonomian," tegas Anis.
Ketua DPP PKS Bidang EKUIN ini menyebut dengan mengoptimalkan kekayaan Indonesia seharusnya penerimaan perpajakan kita sangat aman dan sustain.
Anis menyebut jangan sampai pembangunan kita dibiayai dari uang-uang yang tidak halal. Masih banyak sumber lain yang belum kita gali. Bahkan, yang saat ini ada masih banyak ekonomi kita undertax. "Ini cukup mudah melihatnya, kita sandingkan saja antara belanja perpajakan dengan realisasi penerimaan perpajakan, Logikanya, kalau belanja perpajakan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi maka ketika lapangan usaha tersebut terakselerasi maka penerimaan perpajakan seharusnya meningkat," katanya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).
















