Megapolitanpos.com, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati mengungkapkan,berdasarkan Global Entrepreneurship Index, urutan kewirausahaan Indonesia berada di peringkat keenam di Asia Tenggara dan urutan ke-75 dari 137 negara.

"ada beberapa alasan yang menyebabkan wirausaha Indonesia belum mampu melampaui negara tetangga seperti Singapura, Malaysia hingga Thailand. Karena kewirausahawan Indonesia dinyatakan hanya berada di peringkat keenam di Asia Tenggara dan urutan ke-75 dari 137 negara berdasarkan Global Entrepreneurship Index,"ungkap Anis dalam acara FGD bertema “Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional”, di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

"Alasan pertama, karena pola pikir masyarakat masih untuk mencari pekerjaan. Kita lihat, banyak lulusan muda, yang muncul dalam pemikirannya adalah mencari kerja, bukan membuka usaha. Ini juga karena pengasuhan yang selama ini dilakukan para orang tua, mengarah pada kehidupan yang baik adalah bekerja,” kata Anis.

Baca Lainnya :

• Disambut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar, Komisi I DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.
• Titiek Soeharto Dorong Pemerintah Serap Telur Peternak dan Atasi Kelangkaan Jagung
• Perpres Ojol Baru Atur Kemitraan, Tarif hingga Perlindungan Sosial Pengemudi
• Jamaah Haji 2027 Dapat Subsidi Rp 3 Juta, Pelunasan Jadi Rp 23,24 Juta
• Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Kawal Percepatan Penurunan Stunting di Desa Slorok, Garum.

Menurut Anis, selama masa pendidikan, kecenderungan pola ajar yang dilakukan adalah membentuk pola pikir penghasilan stabil didapat dari bekerja. Maka, pekerjaan stabil ini selalu dikonotasikan dengan bekerja pada kantor atau instansi yang memiliki nama, penghasilan stabil.

" Tak terkecuali, saat ditanya oleh orang, memiliki usaha sering kali dihubungkan dengan penghasilan yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, alasan kedua, rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha yang berkorelasi dengan pengetahuan terkait pengembangan usaha. Ini yang coba dipecahkan dengan program sosialisasi, edukasi maupun pendampingan dari setiap pelaku wirausaha. Sehingga para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya, naik kelas.

“Sedangkan, ketiga adalah regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan sehingga menghambat perkembangan dunia wirausaha. Apalagi, payung hukum merupakan salah satu komponen agar kewirausahaan nasional bisa berkembang,”imbuhnya.

Salah satunya yang sedang diupayakan PKS adalah RUU Kewirausahaan Nasional. Pihaknya terus mendorong agar RUU ini masuk ke Prolegnas Prioritas sehingga memperkuat hukum yang telah ada. Terkait akses pembiayaan, sudah menjadi kewajiban Komisi XI untuk membantu UMKM atau pelaku wirausaha mendapatkan akses pemodalan.

" Jadi, seperti kami lakukan bersama BI DKI Jakarta. Kami menjembatani antara UMKM dengan lembaga pemberi modal, seperti BI ini. Tapi tidak ada sama sekali dana yang melewati kami. Semuanya dari BI langsung ke pelaku usaha. Kami hanya membantu agar pelaku usaha bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan,” tutup Anis. (ASl/Red/MP).