MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Industri galangan kapal nasional memasuki babak baru. Rapat Umum Anggota (RUA) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Tahun 2026 menetapkan Anita Puji Utami, Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, sebagai Ketua Umum IPERINDO periode 2026–2030.

Anita menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan Ketua Umum yang digelar dalam rangkaian RUA IPERINDO 2026.

RUA berlangsung dalam dua tahap, yakni secara daring pada 24 Agustus 2026 dan dilanjutkan secara tatap muka pada 26 Agustus 2026. Selain memilih Ketua Umum dan Dewan Pengawas, forum tersebut juga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Program Kerja 2026–2030, serta laporan pertanggungjawaban pengurus.

Baca Lainnya :

• Pimpin IPERINDO, Anita Puji Utami Soroti PPN, PPh hingga Bunga Kredit Rendah untuk Galangan Kapal
• Demi Keselamatan dan Daya Saing, Iperindo Usulkan Transisi B50 Dilakukan Bertahap

Di bawah kepemimpinan baru, IPERINDO membawa agenda yang lebih besar, yakni memperkuat industri galangan kapal nasional agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Anita menilai Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kebutuhan kapal yang sangat besar. Potensi tersebut semestinya tidak hanya menjadi pasar bagi industri luar negeri, tetapi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan industri perkapalan nasional.

 “Kita ingin kebutuhan kapal Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh industri kita sendiri. Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” ujar Anita.

Galangan Kapal Butuh Dukungan Kebijakan

Menurut Anita, industri galangan kapal nasional saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pembiayaan.

Industri membutuhkan iklim usaha yang lebih kompetitif agar investasi yang telah ditanamkan dapat terus berkembang. Salah satu dukungan yang didorong IPERINDO adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), usulan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final, serta akses pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah.

 “Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama,” kata Anita, yang merupakan alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Ia menjelaskan, bisnis galangan kapal memiliki karakteristik padat modal. Investasi tidak hanya dibutuhkan untuk membangun fasilitas produksi, tetapi juga untuk menjaga kualitas peralatan, teknologi serta sumber daya manusia.

Karena itu, kesinambungan order menjadi faktor penting. Tanpa kepastian pekerjaan, fasilitas produksi yang telah dibangun dengan investasi besar berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dorong Pelayaran Bangun Kapal di Galangan Lokal

IPERINDO juga mendorong perusahaan pelayaran nasional agar semakin banyak membangun armada baru di galangan kapal dalam negeri.

Menurut Anita, keberpihakan kepada galangan nasional harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan pelayaran ketika melakukan pembangunan kapal baru di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, dapat menghadirkan stimulus berupa pembiayaan perbankan dengan bunga rendah maupun skema insentif lainnya, termasuk cash back untuk perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri.

 “Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri,” jelasnya.

Kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan.

Perusahaan pelayaran mendapatkan akses pembiayaan yang lebih kompetitif untuk memperbarui armadanya. Di sisi lain, galangan kapal memperoleh kesinambungan order sehingga investasi fasilitas produksi, tenaga kerja dan teknologi dapat terus dikembangkan.

Tak Hanya Menunggu Pemerintah

Meski meminta dukungan kebijakan, Anita menegaskan industri galangan nasional tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah.

Menurut dia, pelaku industri harus menjawab dukungan tersebut dengan melakukan transformasi, meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing.

 “Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kita harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery dan menawarkan harga yang semakin kompetitif. Dukungan pemerintah harus kita jawab dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme industri galangan nasional,” tegasnya.

IPERINDO pada periode 2026–2030, lanjut Anita, akan mendorong peningkatan kemampuan industri galangan dalam berbagai bidang, mulai dari maintenance and repair (MRO), refurbishment hingga pembangunan kapal baru.

Dengan kemampuan tersebut, galangan nasional diharapkan semakin dipercaya oleh perusahaan pelayaran maupun sektor industri lainnya untuk memenuhi kebutuhan kapal di dalam negeri.

“Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kita manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Momentum Menuju Kemandirian Maritim

Anita melihat penguatan industri galangan kapal memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pembangunan kapal.

Ketika pembangunan kapal dilakukan di dalam negeri, manfaat ekonominya dapat mengalir ke berbagai sektor industri pendukung, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat penguasaan teknologi serta mendorong pertumbuhan industri maritim nasional.

Dengan demikian, kebutuhan kapal yang besar sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi.

IPERINDO berharap sinergi pemerintah, perusahaan pelayaran, galangan kapal, lembaga pembiayaan dan industri pendukung dapat membentuk ekosistem maritim nasional yang semakin kuat.

Bagi Anita, kepemimpinan IPERINDO 2026–2030 bukan hanya soal menjalankan roda organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong perubahan industri galangan kapal nasional agar semakin kompetitif, profesional dan mampu memenuhi kebutuhan kapal Indonesia.

“Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” pungkas Anita.(AS/MP).