MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi Keuangan Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjoknya penerimaan perpajakan. Menurut data Kemeterian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. "Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48 persen (yoy)," katanya di Komplek Parlemen, Senin, Jakarta (4/11/24).

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy). "Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangaan negara," ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Jakarta ini mengingatkan implikasi dari anjloknya pendapatan sehingga defisit melebar secara signifikan nyaris menyentuh batas aman 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). "Pemerintah perlu rem belanja yang tidak dan kurang produktif, hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo untuk K/L mengurangi studi banding ke luar negeri, atau menahan proyek mencusuar seperti IKN baru, harus ada rasionalisasi program yang dijalankan, sehingga mendorong juga daya beli masyarakat," paparnya.

Baca Lainnya :

• Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Hadiri Talk show Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
• Dandim 0506/Tgr Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kota Tangerang.
• Transformasi Bank DKI Jadi Bank Jakarta, Pemprov DKI Dorong Ekspansi Bisnis

Legislator PKS ini juga mencermati terpuruknya angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang baru dirilis S&P Global beberapa hari lalu. "Kondisi bisnis Indonesia di sektor manufaktur per Oktober sebesar 49,2 atau kembali terkontraksi di bawah angka 50, penurunan PMI manufaktur jadi indikasi pesimisme pelaku usaha, harus diantisipasi karena bisa berimbas pada lesunya pendapatan negara," ujarnya.

Anis mengungkap PMI Manufaktur Indonesia sudah kontraksi selama empat bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2). "Pemerintah harus berikan kebijakan yang mampu meyakinkan dunia usaha, agar bisnis bidang manufaktur bisa yakin terhadap kondisi pasar pada masa ke depannya, harus ada intervensi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga memberi efek positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, mengingat industri manufaktur menjadi kontribusi terbesar PDB Indonesia," ungkapnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).