Pemkab Barito Utara Bersama Stafsus Kemenko Polhukam Gelar Rakor Pemantauan Dan Pengawasan PSU 2025

By Redaksi 04 Agu 2025, 16:58:30 WIB Kalimantan
Pemkab Barito Utara Bersama Stafsus Kemenko Polhukam Gelar Rakor Pemantauan Dan Pengawasan PSU 2025


MEGAPOLITANPOS.COM - MuaravTeweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta  seluruh Instansi  yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepala Daerah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat Koordinasi  pemantauan PSU  Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam.

 Digelar di ruang rapat Setda Barito Utara ini, Senin (04/08/2025) dihadiri oleh pejabat penting RI, Staf Khusus Kemenko Polhukam, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto (Bidang Pertahanan), Prof. Dr. Imron Cottan (Bidang Luar Negeri), Irjen Pol. Arradina Zessa Devy (Bidang Intelijen, Aktivis, dan Pergerakan), serta Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Syarmadani. Pj Bupati Barito Utara, jajaran Porkopimda, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Adapun Rakor ini merupakan bagian dari upaya Intensif Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Pusat dalam menyukseskan PSU, sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Dan sebagai
 langkah Strategis dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan Demokratis, aman, dan sesuai ketentuan hukum.


Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto selaku ketua tim pemantau PSU dalam paparannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajajaran terkait terhadap persiapan yang dinilai sudah cukup matang oleh seluruh steakholder terkait. 

"Melalui Rapat Koordinasi yang telah kita laksanakan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang terlibat yang telah mempersiapkan pelaksanaan PSU Pilkada tahun 2025 pasca putusan MK, harapan kita bersama PSU akan terlaksana berjalan dengan baik, aman, tertib dan lancar sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku" ucap Yoedhi Swastanto.

Pada kesempatan tersebut perwakilan dari Kemendagri, Drs. Syarmadani menyampaikan bahwa pengawasan yang ketat serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah menjadi kunci utama untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi sesuai Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Ditempat yang sama, Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan menyampaikan bahwa Pemkab Barut melalui Koordinasi seluruh lintas sektor yang terlibat telah mempersiapkan secara baik dalam tahapan PSU pilkada tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 06 agustus 2025. 

Pj bupati menekankan pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara serta keterlibatan Aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga Stabilitas dan keamanan daerah selama proses PSU berlangsung. 

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor guna mendukung kelancaran tahapan pemilu ulang tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Indra Gunawan bahwa Pemkab Barito Utara  bersama seluruh jajaran Steakholder terkait,  baik KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, kejaksaan, serta seluruh jajaran lainnya selalu melakukan Koordinasi dalam persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 di Kabupaten Barito utara. 

Dengan melakukan koordinasi antar steakholder terkait terlebih di dukung oleh kemendagri bersama kemenkopulkam diharapkan PSU Pilkada tahun 2025 di Barito Utara dapat berjalan dengan baik.

Semua berharap PSU di Barito Utara ini dapat berjalan dengan tertib dan mencerminkan kehendak rakyat secara utuh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari masing- masing Steakholder terkait Pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2025 di Kabupaten Barito Utara yang telah di agendakan sejak 3 - 8 Agustus 2025.


(A)




  • DPRD dan Pemkab Barito Utara Bahas Dua Raperda untuk Perkuat Payung Hukum Masyarakat Adat

    🕔19:16:11, 08 Jun 2026
  • Ketua Komisi III DPRD, H.Tajeri Minta Perda Kelembagaan Adat Dayak Segera Disahkan

    🕔20:19:32, 08 Jun 2026
  • Bupati Barito Utara Tekankan Disiplin ASN Saat Pimpin Apel Pagi

    🕔21:25:26, 08 Jun 2026
  • Bupati Barito Utara Lantik Pengurus Kwarcab Pramuka Masa Bakti 2026–2031

    🕔21:36:07, 08 Jun 2026
  • Pembahasan Raperda Adat, Nurul Anwar Tekankan Kepastian Hukum Tanah Adat

    🕔22:30:31, 08 Jun 2026