Breaking News
- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
- Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
PA 98 : Pemilu Akan Netral Jika Jokowi Cuti

Keterangan Gambar : Jokowi Dan Gibran
JAKARTA. Tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye, ratusan juta rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap pemilu yang berjalan netral.
Namun harapan itu sepertinya tinggal harapan jika kita melihat gejala yang terjadi saat ini, dimana intervensi politik terus dilakukan oleh pemerintah secara telanjang demi melancarkan kemenangan anaknya yang ikut maju sebagai cawapres dalam kontenstasi pilpres 2024.
Hal ini disampaikan oleh presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA98), Fauzan Luthsa hari ini (29/11) di Jakarta.
Fauzan, biasa dia dipanggil dengan tegas menyatakan bahwa pemilu 2024 pasti tidak akan netral. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik Jokowi yang notebene sebagai kepala pemerintahan.
" Kita bisa lihat dari gejala yang semakin terang benderang dimana setelah putusan MK yang meloloskan batas usia bagi capres dan cawapres dikabulkan, Jokowi terus mendorong keluarnya peraturan yang menguntungkan kubu paslon no 2" tegas Fauzan.
Fauzan menambahkan meskipun Presiden Jokowi berulang kali menegaskan sikap netralnya pada Pemilihan Presiden 2024. Tak sebatas itu, instruksi netral selama pemilu disampaikannya untuk para pemimpin daerah, aparatur sipil negara, hingga personel TNI-Polri.
"Hak itu tak mudah untuk meyakinkan publik, apalagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di pemilihan sebagai bakal calon wakil presiden." jelas Fauzan.
Apa lagi, Fauzan melanjutkan. Indikasi orkestrasi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan sudah tampak sejak lama.
”Indikasi-indikasi orkestrasi kekuasaan dengan instrumen politik tidak mudah dibuktikan di atas meja. Tetapi, sinyal-sinyal itu makin kuat terasa,” ujarnya.
Menurut Fauzan, satu-satunya langkah yang harus diambil Presiden Jokowi adalah cuti sampai tahapan pemilu 2024 selesai. Potensi penyalahgunaan wewenang itu mulai dari penguatan pengaruh, dan mobilisasi kekuatan. Menggunakan instrumen negara untuk kepentingan partai politik, itu yang tidak kita inginkan.
Untuk menutup potensi itu, mau tidak mau, netralitas harus betul-betul dijaga. Jika tidak, yang akan terjadi kemudian adalah manipulated democracy atau demokrasi yang dimanipulasi.
"Pemilu 2024 akan berjalan netral jika Jokowi cuti sampai tahapan pemilu selesai" tegas Fauzan.


.jpg)
.jpg)








1.jpg)




