MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Kabupaten Blitar  merupakan daerah penyuplai tenaga kerja ke luar negeri, sehingga dengan demikian para pahlawan devisa negara harus benar - mendapat perhatian dan perlidungan dari pemerintah, hal ini di kemukakan oleh Nurhadi anggota DPR RI Dapil Blitar Tulungagung dan Kediri. Acara yang gagas oleh oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Nurhadi, yang juga anggota DPR RI Komisi IX juga melibatkan sejumlah Kepala Desa di Blitar Selatan sebagai basis Pekerja Migran Indonesia (PMI ), sehingga melalui peran Kepala Desa akan lebih memperkuat peran desa dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.

Puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan mengikuti edukasi pelayanan pengaduan calon pekerja migran Indonesia (PMI) serta klaim jaminan sosial yang digelar pada Sabtu (20/9/2025) bertempat di aula Sumaji anggota DPRD Kabupaten Blitar di kediaman desa Tlogo. 

Nurhadi menilai, kepala desa menjadi garda terdepan dalam mendampingi calon pekerja migran. Melalui forum ini, para kades bisa langsung berinteraksi dengan perwakilan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dulunya BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Lainnya :

• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor
• Hadiri Talk show Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

“Saya lihat sementara ini, PMI yang berangkat didominasi dari Blitar wilayah selatan. Karena itu, hari ini kami menghadirkan kepala desa dari tujuh kecamatan agar mereka bisa menyampaikan langsung masalah yang dihadapi warganya,” ujar Nurhadi.

Menurutnya, perubahan status BP2MI menjadi kementerian adalah langkah nyata Presiden Prabowo dalam meningkatkan perlindungan PMI. Namun ia mengingatkan, implementasi kebijakan tidak bisa instan.

“Kita butuh waktu dan proses. Tugas saya sebagai anggota Komisi IX adalah memastikan anggaran terserap tepat sasaran dan kebijakan benar-benar melindungi PMI, termasuk keamanan pemberangkatan,” tegasnya.

Selama sesi diskusi, para kades berbagi pengalaman terkait persoalan sosial yang muncul akibat warganya bekerja di luar negeri. Perwakilan kementerian memberikan contoh-contoh program dari daerah lain yang dinilai berhasil mencegah masalah serupa.

“Tadi sudah ada interaksi yang positif. Para kades bisa belajar dari praktik baik di kabupaten lain, misalnya bagaimana desa ikut aktif mencegah permasalahan sosial akibat keberangkatan PMI,” tambah Nurhadi.

Dengan adanya edukasi ini, Nurhadi berharap pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut ambil bagian aktif dalam sistem perlindungan pekerja migran, mulai dari proses keberangkatan hingga jaminan sosial.Blitar – Puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan mengikuti edukasi pelayanan pengaduan calon pekerja migran Indonesia (PMI) serta klaim jaminan sosial yang digelar pada Sabtu (20/9/2025).

Acara ini diinisiasi oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Nurhadi, yang juga anggota DPR RI Komisi IX. Tujuannya, memperkuat peran desa dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.

Nurhadi menilai, kepala desa menjadi garda terdepan dalam mendampingi calon pekerja migran. Melalui forum ini, para kades bisa langsung berinteraksi dengan perwakilan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dulunya BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya lihat sementara ini, PMI yang berangkat didominasi dari Blitar wilayah selatan. Karena itu, hari ini kami menghadirkan kepala desa dari tujuh kecamatan agar mereka bisa menyampaikan langsung masalah yang dihadapi warganya,” ujar Nurhadi.

Menurutnya, perubahan status BP2MI menjadi kementerian adalah langkah nyata Presiden Prabowo dalam meningkatkan perlindungan PMI. Namun ia mengingatkan, implementasi kebijakan tidak bisa instan.

“Kita butuh waktu dan proses. Tugas saya sebagai anggota Komisi IX adalah memastikan anggaran terserap tepat sasaran dan kebijakan benar-benar melindungi PMI, termasuk keamanan pemberangkatan,” tegasnya.

Selama sesi diskusi, para kades berbagi pengalaman terkait persoalan sosial yang muncul akibat warganya bekerja di luar negeri. Perwakilan kementerian memberikan contoh-contoh program dari daerah lain yang dinilai berhasil mencegah masalah serupa.

“Tadi sudah ada interaksi yang positif. Para kades bisa belajar dari praktik baik di kabupaten lain, misalnya bagaimana desa ikut aktif mencegah permasalahan sosial akibat keberangkatan PMI,” tambah Nurhadi.

Dengan adanya edukasi ini, Nurhadi berharap pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut ambil bagian aktif dalam sistem perlindungan pekerja migran, mulai dari proses keberangkatan hingga jaminan sosial.

Dilain sis Sumaji juga menyampaikan, betapa pentingnya pembekalan bagi pekerja migran Kabupaten Blitar mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk peran Kepala Desa dan semua perangkatnya," sehingga para pekerja migran ini akan benar - benar dapat mewujudkan impiannya, tidak mudah terombang ambing oleh para calo," pungkasnya.(za/mp )