MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penjabat (Pj.) kepala daerah sering-sering  turun ke bawah atau sering melakukan blusukan agar bisa memahami setiap  permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal itu disampaikannya pada acara Pelantikan Pj. Gubernur dan Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jum'at (12/5/2023).

“Jadi rajin-rajin turun ke bawah ke semua lini masyarakat, baik ormas, tokoh-tokoh yang berpengaruh, termasuk juga masyarakat umum. Harus rajin turun dan tolong saya minta jaga hubungan yang harmonis dengan Forkopimda, baik dari Polri/TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan semua, yang formal maupun informal, bangun hubungan ini, DPRD-nya juga,” katanya.

Baca Lainnya :

• Komisi III DPRD Bongkar Krisis Sampah Majalengka, DLH Disorot
• Kebun Binatang Bandung Segera Punya Pengelola Baru, Pemkot Targetkan Hasil 29 Mei
• Pemda DKI Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Gedung Pasar Baru
• Dekranasda Bersama Kemenkop Bersinergi Bantu Usaha Lokal Di Kalbar Untuk Siap Ekspor
• Patroli Malam Kodim 0506/Tgr Hadirkan Rasa Aman di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan

Mendagri mengungkapkan, kunci menjadi pemimpin yang kuat menurutnya tidak hanya mendapat dukungan dari atas, tapi juga adanya staf pendukung (supporting staff) yang solid dan berpijak pada akar rumput (grassroot). Mereka harus dirangkul untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

“Kepala daerah itu kuncinya adalah penguasaan teritorial, ditambah lagi dia mampu merangkul semua titik-titik penting yang berpengaruh di masyarakat maka itu akan aman, akan lancar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mendorong penjabat kepala daerah dan penjabat Ketua TP PKK agar memiliki political will dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Selain itu juga saling bermitra untuk membuat program-program yang riil dan berdampak kepada masyarakat.

“Isi programnya harus paralel dengan situasi yang ada dan juga dengan programnya daerah,” tandasnya.(**)