MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penjabat (Pj.) kepala daerah sering-sering  turun ke bawah atau sering melakukan blusukan agar bisa memahami setiap  permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal itu disampaikannya pada acara Pelantikan Pj. Gubernur dan Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jum'at (12/5/2023).

“Jadi rajin-rajin turun ke bawah ke semua lini masyarakat, baik ormas, tokoh-tokoh yang berpengaruh, termasuk juga masyarakat umum. Harus rajin turun dan tolong saya minta jaga hubungan yang harmonis dengan Forkopimda, baik dari Polri/TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan semua, yang formal maupun informal, bangun hubungan ini, DPRD-nya juga,” katanya.

Baca Lainnya :

• Diskon Besar di Jakarta Fair 2026, Smart Lock hingga Perabot Rumah Dijual Mulai Rp10 Ribuan
• Aspirasi Warga Tak Lagi Mandek, DPRD Majalengka Kebut Proyek Miliaran
• Aspirasi Warga Terealisasi 2026, Jembatan Cijurey Siliwangi Dibangun Rp 19 Miliar
• Demi Keselamatan dan Daya Saing, Iperindo Usulkan Transisi B50 Dilakukan Bertahap
• Peternak Rakyat Desak Evaluasi Impor Satu Pintu SBM, Harga Pakan Melonjak Rp2.000 per Kg

Mendagri mengungkapkan, kunci menjadi pemimpin yang kuat menurutnya tidak hanya mendapat dukungan dari atas, tapi juga adanya staf pendukung (supporting staff) yang solid dan berpijak pada akar rumput (grassroot). Mereka harus dirangkul untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

“Kepala daerah itu kuncinya adalah penguasaan teritorial, ditambah lagi dia mampu merangkul semua titik-titik penting yang berpengaruh di masyarakat maka itu akan aman, akan lancar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mendorong penjabat kepala daerah dan penjabat Ketua TP PKK agar memiliki political will dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Selain itu juga saling bermitra untuk membuat program-program yang riil dan berdampak kepada masyarakat.

“Isi programnya harus paralel dengan situasi yang ada dan juga dengan programnya daerah,” tandasnya.(**)