MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Paska kericuhan antara PLN dengan masyarakat pelanggan, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menyarankan agar pihak PLN melakukan koordinasi, melibatkan para kepada desa terkait

kekacauan  adanya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN UP3 Kediri yang dikhawatirkan gejolak di masyarakat. Wakil Bupati Blitar.

Hal ini disampaikan Rahmat Santoso sesuai masukan dari Perkumpulan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Dikatakan oleh Rahmat, bila pelaksanaan P2TL tanpa diawali dengan sosialisasi ke masyarakat kemungkinan berpotensi besar terjadi chaos sangat besar. “ Jangan sampai terjadi chaos, maka dari Pemkab Blitar bersama para kepala desa dan PLN saya fasilitasi untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat,” ujar Wabup Rahmat, Senin(15/5/2023).

Baca Lainnya :

• Gelaran Soekarno Run 2026 Wariskan Semangat Juang Putra Sang Fajar.
• Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
• Mediasi Dugaan Limbah Greenfields Memanas, kenapa Pejabat Masih Baru Akan Turun ke Lokasi.
• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi

Rahmat juga menjelaskan, setelah sebelumnya membantu menjembati antara warga yang terken denda PLN dalam pelaksanaan P2TL melalui Posko Pengaduan Denda PLN. “Sudah ada kesepakatan dengan PLN UP3 Kediri untuk mengkaji ulang pelanggaran yang ada, serta akan dilakukan sosialisasi bersama kepala desa ke masyarakat. Sekaligus Posko Pengaduan yang sudah seminggu dibuka, saya tutup dan selanjutnya akan ditangani oleh PLN,” jelasnya.

Wabup Rahmat  juga menegaskan kedepannya selain akan melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama kepala desa, juga akan ada ruang edukasi untuk pemahaman pada masyarakat terkait P2TL. “Kalau sudah ada sosialisasi dan edukasi, masyarakat bisa paham apa itu P2TL dan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan instalasi listrik milik PLN,” tegasnya.

Untuk mengawali kerja sama antara Pemkab Blitar, kepala desa dan PLN UP3 Kediri. Dilakukan sosialisasi P2TL dari PLN dan Pemkab Blitar kepada kepala desa.

Sementara itu dilansir dari Lenteratoday.com Manager PLN UP3 Kediri, Leandra Agung ketika dikonfirmasi mengenai potensi chaos masyarakat desa di Kabupaten Blitar, akibat kurangnya sosialisasi. Mengaku kalau selama ini sudah sering melakukan sosialisasi melalui stakeholder. “Baik online maupun offline, termasuk tatap muka. Tapi mungkin karena wilayahnya luas dan banyak mungkin kurang mengenai langsung ke masyarkat,” kata Agung.

Ketika disinggung P2TL sudah berjalan, tapi sosialisasi ke masyarakat masih kurang. Apakah P2TL akan tetap dilaksanakan, Agung mengaku akan tetap melakukannya. Karena melaksanakan mandat, selama ada tindakan pemakaian listrik ilegal. “Mandat dari Kementerian ESDM, sehingga P2TL akan tetap berjalan. Kalau P2TL dihentikan, justru khawatir dimanfaat oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

Mengenai adanya oknum yang diduga memanfaatkan P2TL, Agung mengaku masih terus menelusuri oknum-oknum tersebut. “Karena bukan Operasi Tangkap Tangan, jadi perlu penelusuran bukti-bukti untuk mencari siapa oknum tersebut,” bebernya.

Ditambahkan Agung untuk mengantisipasi adanya potensi chaos di masyarakat, sesuai masukan dari berbagai pihak akan ada pendampingin dalam P2TL dari kepala desa atau perangkat desa imbuhnya. ** (za/mp)