MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Paska kericuhan antara PLN dengan masyarakat pelanggan, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menyarankan agar pihak PLN melakukan koordinasi, melibatkan para kepada desa terkait

kekacauan  adanya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN UP3 Kediri yang dikhawatirkan gejolak di masyarakat. Wakil Bupati Blitar.

Hal ini disampaikan Rahmat Santoso sesuai masukan dari Perkumpulan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Dikatakan oleh Rahmat, bila pelaksanaan P2TL tanpa diawali dengan sosialisasi ke masyarakat kemungkinan berpotensi besar terjadi chaos sangat besar. “ Jangan sampai terjadi chaos, maka dari Pemkab Blitar bersama para kepala desa dan PLN saya fasilitasi untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat,” ujar Wabup Rahmat, Senin(15/5/2023).

Baca Lainnya :

• Legislator DPR RI Ateng Sutisna Hadirkan Posko Mudik Gratis di Pantura Subang - Pamanukan
• Ateng Sutisna Soroti Target Nol Open Dumping 2026, Dorong Reformasi Total dan Solusi RDF Berbasis Desa
• Dinas PUPR Pastikan Tak Ada Jalan Berlubang Jelang Lebaran 1447 Hijriah
• KNPI Majalengka Konsolidasi Besar, Pemuda Didorong Jadi Motor Pembangunan Daerah
• Wakil Ketua DPC Gerindra: Peran Media Diakui Jembatan Komunikasi Kemasyarakatan Handal.

Rahmat juga menjelaskan, setelah sebelumnya membantu menjembati antara warga yang terken denda PLN dalam pelaksanaan P2TL melalui Posko Pengaduan Denda PLN. “Sudah ada kesepakatan dengan PLN UP3 Kediri untuk mengkaji ulang pelanggaran yang ada, serta akan dilakukan sosialisasi bersama kepala desa ke masyarakat. Sekaligus Posko Pengaduan yang sudah seminggu dibuka, saya tutup dan selanjutnya akan ditangani oleh PLN,” jelasnya.

Wabup Rahmat  juga menegaskan kedepannya selain akan melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama kepala desa, juga akan ada ruang edukasi untuk pemahaman pada masyarakat terkait P2TL. “Kalau sudah ada sosialisasi dan edukasi, masyarakat bisa paham apa itu P2TL dan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan instalasi listrik milik PLN,” tegasnya.

Untuk mengawali kerja sama antara Pemkab Blitar, kepala desa dan PLN UP3 Kediri. Dilakukan sosialisasi P2TL dari PLN dan Pemkab Blitar kepada kepala desa.

Sementara itu dilansir dari Lenteratoday.com Manager PLN UP3 Kediri, Leandra Agung ketika dikonfirmasi mengenai potensi chaos masyarakat desa di Kabupaten Blitar, akibat kurangnya sosialisasi. Mengaku kalau selama ini sudah sering melakukan sosialisasi melalui stakeholder. “Baik online maupun offline, termasuk tatap muka. Tapi mungkin karena wilayahnya luas dan banyak mungkin kurang mengenai langsung ke masyarkat,” kata Agung.

Ketika disinggung P2TL sudah berjalan, tapi sosialisasi ke masyarakat masih kurang. Apakah P2TL akan tetap dilaksanakan, Agung mengaku akan tetap melakukannya. Karena melaksanakan mandat, selama ada tindakan pemakaian listrik ilegal. “Mandat dari Kementerian ESDM, sehingga P2TL akan tetap berjalan. Kalau P2TL dihentikan, justru khawatir dimanfaat oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

Mengenai adanya oknum yang diduga memanfaatkan P2TL, Agung mengaku masih terus menelusuri oknum-oknum tersebut. “Karena bukan Operasi Tangkap Tangan, jadi perlu penelusuran bukti-bukti untuk mencari siapa oknum tersebut,” bebernya.

Ditambahkan Agung untuk mengantisipasi adanya potensi chaos di masyarakat, sesuai masukan dari berbagai pihak akan ada pendampingin dalam P2TL dari kepala desa atau perangkat desa imbuhnya. ** (za/mp)