M.Taufich: Kekosongan Jabatan Ketua DPC PDI P Berpengaruh Terhadap Pilkada 2024

By Johan MP 27 Jun 2022, 00:19:54 WIB Headline
M.Taufich: Kekosongan Jabatan Ketua DPC PDI P Berpengaruh Terhadap Pilkada 2024

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Meski sudah mengerucut ada tiga nama Bakal calon yang bakal menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Blitar namun sampai sekarang sejak dilakukan vit and proper test oleh DPP PDI P beberapa waktu lalu, namun sampai sekarang ternyata DPP sebagai penentu hasil ahir belum ada surat resmi tentang siapa yang ditetapkan sebagai ketua DPC Perjuangan Kabupaten Blitar demisioner, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan Partai ditemui wartawan di salah satu kediamannya jalan Wilis Kota Blitar. M.Taufich memaparkan dengan semakin molornya waktu kesiapan DPC PDI P Kabupaten Blitar akan semakin tipis dalam Pemilukada 2024 yang semakin dekat." Menyongsong 2024 itu tidak lama, kalau sudah ada ketua devinitif tentu kami akan lebih cepat menyusun program, karena dimana - mana setiap pergantian pimpinan pasti terjadi status quo,berapapun waktunya panjang atau pendek itu pasti terjadi,"kata M.Taufich. Sesuai aturan partai sebenarnya DPC PDI P Kabupaten Blitar telah mengirim sebanyak 5 orang calon, hingga seleksi ahir mengerucut lagi tinggal 3 nama, yakni Supriadi, Suwito Saren Satoto dan Sugeng Suroso, secara politis tentu DPP mempunyai hitungan politis baik di DPP, DPD maupun Daerah, dan dearah yang paling merasakan. "Tentu bila itu segera turun SK lebih cepat akan lebih baik, dan kita juga segera menyusun program untuk 2024, karena banyak program - program yang harus kita persiapkan,"tuturnya. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar di eranya itu, Moch Taufich yang akrab disapa Taufich ini juga mengatakan, "kusus pengalaman di Kabupaten Blitar, ketika kemarin kita kalah di Pilkada, itu adalah cambuk, dan itu untuk evaluasi bekal ke depan 2024, kenapa kok begitu karena kita punya PR, setelah PR itu dikerjakan baru kita bicara program kedepan. Ini tidak mungkin kita tanpa mengerjakan PR lalu bicara program kedepan. " Kita DPC sebenarnya ada PLH yaitu mas Wisnu putra pak Cip alm, bahwa DPC selalu beroordinasi degan mas Wisnu sebagai PLH ini sebagai kader partai selalu bersikap tegak lurus seperti arahan ibu Mega, dan DPC selalu patuh apapun instruksi keputusan beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," tegasnya. Pekerjaan Rumah atau PR itu menurutnya adalah kekalahan , dan kekalahan kemari yang seharusnya di evaluasi, apa kekurangannya, sehingga PDI Perjuangan yang mempunyai 19 kursi terbanyak di Parlemen bisa kalah, makanya kalau Ketua DPC PDI Perjuangan sudah ditetapkan, secara otomatis kita akan banyak melakukan persiapan menyusun program. " Selanjutnya langkah kongkritnya yang jelas partai mempunya Dewan yang dipimpin oleh DPC yang mempunyai petugas partai namanya Dewan, ini harus bersinergi menggelar rapat tiga pilar, karena PDI P Kabupaten Blitar tidak punya Bupati, ya kita hanya rapat dua pilar saja gantinya yang mengajak PAC dan ranting untuk membahas banyak hal tentang pemerintahan di tingkat bawah seperti itu," ucapnya. Taufich menambahkan apa program pemerintah, sudah sepantasnya harus diketahui oleh partai dari tingkat desa,Kelurahan hingga Kecamatan informasi kegiatan harus bisa di ditransformasikan ke partai."Bagaimana Rating dan PAC bisa tahu kalau tidak ada info dari DPC, bagai mana DPC bisa tahu kalau tidak rapat dengan Fraksi. Apakah Fraksi sudah membuat statement sehingga membuat khalayak ramai, setiap ada instruksi kita harus bisa merekomendasikan secara estafet hingga ke tingkat paling bawah, rekomendasi apa yang harus kita teruskan ke bawah, dan ada tindak lanjut itu pentin,"pungkasnya.(za/mp)




  • Dibalik Kemewahan dan Utang, Film Aku Harus Mati, Ungkap Sisi Gelap Ambisi

    🕔20:22:18, 26 Mar 2026
  • Resmikan Sundra Family Care, Menkop Apresiasi Diversifikasi Bisnis Kopontren Sunan Drajat Jatim

    🕔20:08:59, 10 Mar 2026
  • Arab Saudi Larang Impor Unggas dan Telur dari Indonesia Mulai 1 Maret 2026

    🕔11:35:56, 03 Mar 2026
  • Dewas BPJS 2026-2031 Terpilih, Forum Jamsos Minta Pengawasan Jangan Formalitas

    🕔03:55:46, 06 Feb 2026
  • Korban KSPSB Desak Negara Hadir, Proses PKPU Gagal dan Hukum Dinilai Mandek

    🕔18:49:46, 27 Jan 2026