Ketua Dewan Pembina HMNI yang juga Ketua Co-op GERNAS (Gerakan Relawan Nasional) Gemma Sasmita menegaskan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) bukan hanya organisasi advokasi, tetapi "kekuatan penggerak transformasi sosial-ekonomi". Ia menolak pendekatan bantuan yang bersifat instan dan karitatif. Dalam pandangannya, yang dibutuhkan oleh nelayan Indonesia hari ini adalah ekosistem yang memungkinkan mereka berdiri di atas kaki sendiri. 

“Kami tidak sedang membagikan bantuan. Kami sedang membangun sistem. Kami sedang mengubah relasi antara negara dan rakyatnya yang hidup di laut,” ujar Gema dalam suatu diskusi antara Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional (BP Taskin) baru baru ini.

Menurut Gemma HMNI dan BP Taskin menyatukan langkah, memulai kolaborasi besar untuk membangun ekosistem pemberdayaan nelayan yang kuat, sistemik, dan berkelanjutan. Sebuah upaya terstruktur untuk mengakhiri kemiskinan nelayan, bukan dengan memberi ikan, tapi dengan membangun kapal, pelabuhan, dan pasar untuk mereka sendiri.

Dalam kesempatan tersebut Gemma memaparkan satu gagasan revolusioner adalah pendataan partisipatif berbasis komunitas, sebagai landasan pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nelayan (DTSEN). Dengan data yang akurat dan berbasis realitas lapangan, Gema meyakini distribusi bantuan, akses pembiayaan, dan program jaminan sosial bisa dilakukan lebih adil dan presisi. “Kami dorong hadirnya satu kartu nelayan miskin, bukan sebagai simbol belas kasih, tapi sebagai kunci masuk sistem perlindungan negara,” ujarnya.

Gema juga mengangkat pentingnya kelembagaan nelayan yang integratif. Ia mendorong model koperasi yang bukan sekadar tempat simpan pinjam, tetapi juga inkubator usaha, agregator hasil laut, dan distributor kebutuhan komunitas. HMNI, kata dia, akan mereplikasi model keberhasilan yang sudah terbukti di Cirebon di mana koperasi nelayan menjadi motor penggerak industri pesisir berbasis komunitas. Gema mendorong negara untuk mengalokasikan lahan-lahan pesisir milik pemerintah sebagai sentra produksi hasil laut, tambak rakyat, dan dermaga komunitas. Semua itu harus dibangun berbasis koperasi dan dikelola oleh nelayan sendiri.

Tak hanya itu, Gema menyatakan HMNI akan menjadi pressure group yang aktif dalam mempengaruhi arah kebijakan. "sektor kelautan harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia menuntut kehadiran regulasi yang adil terkait pemanfaatan lahan, skema sewa tambak, dan akses dermaga bagi UMKM nelayan,"imbuhnya.

Saat yang sama, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin, menyampaikan dukungan penuh. Dengan gaya lugas dan penuh semangat, Budiman menggambarkan peran lembaganya sebagai “ecosystem building government” yang bertugas menembus kebekuan birokrasi dan mempercepat penanganan kemiskinan dengan strategi lintas sektor. 

“Kami memang bukan kementerian. Tapi kami adalah detasemen cepat. Kami seperti Kopassus-nya kementerian, bergerak presisi, cepat, dan langsung menyasar masalah,” ujar Budiman seraya menambahkan bahwa BP Taskin akan mengawal visi HMNI dengan menyusun Rencana Induk yang kuat dan terukur.

Salah satu bentuk konkret yang akan segera diwujudkan adalah program “1000 Dapur Ver BP Taskin”, yaitu pusat pengolahan dan distribusi hasil laut di sentra-sentra kemiskinan pesisir. Program ini dirancang sebagai bagian dari industrialisasi kerakyatan yang dikelola langsung oleh koperasi nelayan.

Momen paling menyentuh dalam audiensi itu terjadi ketika Gema Sasmita secara simbolis menyerahkan jaket resmi HMNI kepada Budiman Sudjatmiko. Ruangan menjadi hening sesaat, sebelum diikuti tepuk tangan meriah para peserta. Bagi Gema, jaket itu bukan sekadar atribut organisasi. “Ini bukan seragam. Ini perisai. Di pundak Anda sekarang ada harapan ribuan nelayan kecil dari Sabang sampai Merauke,” ucap gema dengan penuh keyakinan.

Forum Nelayan Nasional (FNN) yang akan digelar dalam waktu dekat menjadi panggung lanjutan dari komitmen besar ini. Di forum itu, HMNI akan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari komunitas akar rumput, pemerintah daerah, akademisi, hingga mitra internasional untuk merumuskan arah kebijakan dan investasi sosial yang terintegrasi bagi nelayan Indonesia. 

Kemitraan antara HMNI dan BP Taskin ini bukan hanya model kerja sama antar-lembaga, tapi manifestasi dari semangat baru: membangun dari laut, dan membangun dengan nelayan. “Kalau Kita Bicara Kedaulatan Laut, Mulailah dari Martabat Nelayan" tutup Gema.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).