- Mendag Budi Santoso Serahkan UKM Pangan Award 2026, Buka Peluang Masuk Ritel Modern
- Menkop Perkuat Koordinasi untuk Pastikan Kesiapan Operasionalisasi KDKMP
- Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
- Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
- Kementerian UMKM Perkuat Pemulihan UMKM Aceh melalui Akses Pasar Digital dan Dukungan Pengembangan Usaha
- PERINTIS 10 Hari Mulai Diterapkan, Kantah Kabupaten Tangerang Hadirkan Layanan Peralihan Hak yang Lebih Cepat dan Mudah.
- 14 Samsat Polda Metro Kunjungi Taman Kanak-kanak, Hadirkan Sosok Polisi yang Bersahabat
- Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
- DPMPTSP Barito Utara Paparkan Lima Manfaat Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro
- Buka Bimtek Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan LKPM, Wabup Tekankan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap OSS-RBA
IPW: Mahasiswa UI Tewas Kecelakaan Jadi Tersangka Adalah Korban Ganda dan Bentuk Ketidakadilan

Keterangan Gambar : Poto Istimewa
Megapolitanpos.com, Jakarta- Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti kasus mahasiswa Universitas Indonesia (UI) M Hasya Attalah Syaputra (18) yang tewas kecelakaan ditetapkan sebagai tersangka.
IPW menilai Hasya merupakan korban ganda atau double victim.Penetapan tersangka terhadap M.Hasya oleh kepolisian setelah Hasya meninggal dunia itu adalah satu status kena sebagai korban ganda atau Doble vicktim. Ini adalah satu bentuk ketidakadilan untuk korban,ungkap Ketua IPW Sugeng pada wartawan, Senin (31/01/2023).
IPW prihatin dengan korban mahasiswa Fisip UI semester pertama itu, dia menjadi korban ganda (double victim) setelah mati dilabel tersangka pula hanya untuk sekadar memberi rasa aman pada purnawirawan Polri pangkat AKBP agar tidak dituntut.
Baca Lainnya :
- Kementerian UMKM dan UI Perkuat Sinergi Kewirausahaan Berbasis Inovasi
- Hadapi Musim Kemarau, MUI Depok Terbitkan Imbauan Salat Istisqa
- Kepala Desa Sumberjo Ajarkan Generasi Muda Produktif Kreatif Apa Kiatnya
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
- Segenap Jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke -81
" Ini hanya memberikan kepastian hukum kepada terduga pelaku purnawirawan AKBP Eko. Kepastian itu bertujuan melindungi AKBP Eko dari potensi proses hukum yang akan terkena," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan potensi proses hukum dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam teori kausulitas pidana.
" Mengapa saya katakan potensi Proses hukum ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam teori kausulitas pidana. Harus diketahui apa sebab kematian daripada Harsa apakah sebab ditabrak atau dilindas oleh mobil Eko atau karena dia mati sebab terbentur aspal,"kata Sugeng.
Menurutnya dua fenomena atau fakta berbeda dikaji dari hukum kausalitas pidana. apabila kematiannya disebabkan oleh ditabrak setelah dia jatuh dan dilindas oleh mobil AKBP Eko tentunya harus diteliti dan dipertanggungjawabkan pidananya.
Harus dipertanggungjawabkan juga pidananya oleh AKBP Eko, karena menjadi sebab dari kematian. oleh karena itu sangat penting sekali dilakukan visum advertum untuk mengetahui sebab kematian Hasya.
Ditambahkan Sugeng, IPW sudah meminta kepada penyidik untuk melakukan gelar perkara khusus agar diberikan akses bagi keluarga korban atau kuasa hukum korban untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan proses hasil penyelidikan dan bisa memasukan pendapat, usulan dan keberatan dalam kasus matinya hasya.
" Tidak kemudian penyidik melakukan tindakan sepihak tanpa memberikan kesempatan keluarga korban untuk meminta penjelasan," kata Sugeng.
Selanjutnya dari kuasa hukum korban dikatakan ada upaya manipulasi fakta menutup nutupi suatu proses karena ternyata SP2 HP yg diterima kuasa keluarga korban masih menyebut penyelidikan, sementara pada waktu yang sama atau bahkan sebelumnya sudah ada peningkatan status sidik dan penetapan tersangka.
" Hal ini adalah upaya untuk menyembunyikan informasi, yang mengarah pada suatu sikap yang berpihak menguntungkan pihak lain," katanya.
Oleh karena itu lanjut Sugeng propam harus turun tangan memeriksa potensi adanya dugaan pelanggaran prosedur dan pelanggaran kode etik dalam proses penyelidikan dalam proses perkara ini.
Terkait dengan tindakan Kapolda metro jaya Irjen pol Fadil imran, IPW merepon positif dan mengapresiasi dengan pembentukan tim gabungan dari eksternal kompolnas dan internal kepolisian yang artinya proses dari kinerja dari para penyidik harus diteliti ulang dan dinilai.
" Beberapa catatan masukan dari IPW , pertama mendalami sebab kematian dilindas atau dia terbentur aspal . kedua menggunakan teori kausulitas, ketiga prosedur prosedur terkait penyelidikan harus diteliti supaya keluarga korban mendapatkan informasi," tutup Sugeng.
Diketahui, penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan Hasya sebagai tersangka atas kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya.
Polisi berkesimpulan kecelakaan tersebut diakibatkan kelalaian mahasiswa UI Hasya. Sementara itu, purnawirawan polisi dianggap bukan penyebab kecelakaan tersebut.
Atas dasar kesimpulan tersebut, polisi menghentikan penyidikan kasus kecelakaan tersebut. Sebab, tersangka, dalam hal ini M Hasya, tewas dalam kecelakaan itu. (ASl/Red/Mp)





.jpg)




.jpg)





