Megapolitanpos.com, Jakarta- Dalam sejumlah laporan baru-baru ini, Indonesia masuk ke dalam 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita.

Mengutip World Population Review, Indonesia berada di urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Sementara itu, mengutip dari Global Finance Magazine, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia.

Tak hanya sampai di situ. Beberapa waktu lalu, Bank Dunia telah mengumumkan standar baru garis batas kemiskinan, yang membuat sekitar 13 juta warga Indonesia yang tadinya tergolong kelas menengah-bawah menjadi dikategorikan miskin. 

Baca Lainnya :

• Proyek Geothermal Halmahera Barat Disorot, Komisi XII DPR RI Dorong Evaluasi
• Wamen ATR/Waka BPN Apresiasi Peran Strategis MAPPI dalam Sistem Penilaian Nasional
• HPN 2026 : Pers Nasional Didorong Sehat, Mandiri, dan Berdaulat di Era Digital
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• Percepatan Swasembada Gula Nasional, Majalengka Dukung Program Bongkar Ratoon Tebu

Angkanya pun tak main-main, berdasar standar lama saja jumlahnya diperkirakan 54 juta, dan dengan tambahan 31 juta, maka angkanya membengkak menjadi 67 juta jiwa.

Namun, menariknya, angka kemiskinan di Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik per Maret 2022 tercatat hanya di angka 26,16 juta jiwa. Hal ini tak terlepas dari standar BPS yang jauh lebih rendah dibanding standar Bank Dunia. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Dr. Hj. Anis Byarwati mengatakan, Mengatasi kemiskinan adalah masalah kita bersama, kita harus berkontribusi paling tidak mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

" Memang bukan soal angka kemiskinan, tidak layak diartikan sekedar angka misalnya kita di angka 1 digit, itu bukan kebanggaan, harus dilihat dilapangan, jadi ada orang tidak masuk angka itu yang tergolong miskin tapi tidak masuk di angka itu, terutama kemiskinan struktural," kata Anis di acara TV One dalam diskusi bertema " Indonesia Masuk Dalam Negara Termiskin, Rabu, (12/10/2022).

Menurutnya Kemiskinan struktural itu perlu dibenahi, bukan soal miskin yang ekstrim tapi ada golongan yang miskin dan rentan miskin. Rentan miskin ini adalah yang terdampak pandemi ada yang karena di PHK sehingga betul betul tidak punya pekerjaan.

" Sehingga mereka beralih ke non formal, itu yang menjadi tidak tercatat dari formal ke non formal. Mereka jadi berjualan, ini kan juga patut kita perhatikan," tuturnya.

Dia menambahkan, amanat bagi pemerintah terutama bagaimana mensejahterakan rakyat.

" Pemerintah itu punya tugas dan diberi amanat untuk mensejahterakan rakyatnya," katanya.

Pemerintah diberikan APBN itu sebagai instrumen untuk Kesejahteraan rakyat. APBN harus dikelola dengan baik dan tepat dan  sebesar- besarnya untuk Kesejahteraan rakyat.

" Jadi untuk itu sumber daya sudah diberikan untuk negara sesuai UU pasal 33, artinya bagaimana pemerintah bisa memilih, memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas," imbuhnya.

Anggaran anggaran yang ada tambah Anis untuk Masyarakat ini paling tidak kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sehingga cita cita dari presiden Jokowi untuk menekan bahkan me - nol kan kemiskinan di 2024 bisa tercapai.

" Itu tidak bisa kalau kita tidak punya skala prioritas didalam belanja. Pendapatan segini pengeluaran lebih besar.pengeluran harus selektif kecuali pendapatan kita besar mau beli apa saja bisa," terangnya.

Menurut Anis memang ada bantalan sosial dan program yang lain.tapi inflasi yang terjadi di masyarakat masih tetap tinggi.

" Sehingga naiknya harga barang itu tidak diikuti dengan naiknya pendapatan masyarakat. sehingga masyarakat tetap sulit," pungkas Anis Byarwati.

Ateng Hartono selaku deputi statistik BPS dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya mendalami survei ekonomi Nasional yang mengukur kemiskinan dengan konsep Bank Dunia, Selain itu ia juga menerangkan pada Desember 2021 juga melakukan survei efektivitas bantuan sosial.

" kami memantau terus, demikian juga didalam survei sosial ekonomi nasional yang penduduk miskin bagaimana profilnya misalnya kondisi rumahnya, kondisi air bersih dll.itu ada pada kami dalam rangka kami mensuplai data pada pemerintah dan juga masyarakat," katanya.

Suprayoga Hadi, selaku Sekretaris Wakil Presiden menambahkan, Kalau dilihat dari sisi anggaran yang maksimal, untuk kemakmuran rakyat ada 450 Triliun setahun,"  itu kita sudah peta-kan untuk kemiskinan, walaupun itu tidak untuk kemiskinan ekstrim dalam hal ini,"katanya.

Menurutnya itu menunjukkan bahwa angka itu sudah cukup, tinggal bagaimana eksekusinya bagaimana agar tepat sasaran.

" Pemerintah sebenarnya sudah melakukan bagaimana program refocusing termasuk relokasi anggaran sedang mengarah pada konteks kemiskinan ekstrim," kata dia.

Tidak cukup sampai disitu, menurutnya ada subsidi tambahan seperti tambahan subsidi BBM,ada tambahan BLt, bantuan subsidi upah itu benar benar sifatnya sporsif tapi itu menjawab sebetulnya.

" Supaya tadi yang kira kira selama ini terdampak pandemi dan terdampak dari naiknya harga BBM. Ini semacam cara supaya yang kita lakukan termasuk upaya pemberdayaan kedepannya, jadi itu yang coba kita dorong," kata dia.

Sementara itu Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky dalam paparannya mengatakan, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan bahwa yang tadinya untuk menukar valas itu 25 setara 25 USD, sekarang sudah dinaikan 100 ribu USD.

" Artinya bank central kita sudah menganggap kedepannya itu kita akan menghadapi inflasi pelemahan nilai tukar. yang dia mau melakukan sekarang,orang yang punya uang memasukan USD sekarang itu akan menjadi modal BI untuk mengatasi inflasi," ungkapnya.

Bahwa ini adalah instrumen moneter artinya singkronisasi belanja harus dalam takaran yang kongkrit dalam menyelami Masalah masalah yang penting dan penting. " Jadi masalahnya belanja juga harus mulai disisir oleh DPR dan pemerintah, " pungkasnya.(ASl/Red/MP).