FPPM Blitar dan Warga Sumberasri Tegaskan Bupati Cabut Ijin Perusahaan Pengelola Perkebunan Nakal

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Warga yang tergabung di Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) Blitar gelar aksi ngluruk ke Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro, menuntut Pemerintah Kabupaten Blitar agar segera mengambil sikap tegas prihal diketahui adanya dugaan perusahaan pengelola perkebunan nakal dan tidak mengindahkan aturan.

Dalam aksi, mereka menilai selama ini Pemerintah Kabupaten Blitar diduga abai terkait masalah ketertiban perusahaan pengelola perkebunan yang tidak sesuai aturan. Aksi pagi itu mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian dan satpol PP Kabupaten Blitar.

M. Trijajto selaku koordinator lapangan juga sebagai Ketua KRPK dan sedang mencalonkan diri jadi DPD RI Jatim.mengungkapkan bahwa demo warga bertujuan untuk menghindari hal hal yang tak diinginkan.

Baca Lainnya :

• Mas Ibbin : Harkopnas ke- 78 Kopdeskel Merah Putih Sebagai Kekuatan Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
• Operasi Patuh Semeru 2025, Polres Blitar Kota Bagikan Helm dan Coklat Gratis kepada Pengendara Tertib
• Walikota Blitar Sampaikan Terimakasih atas Dukungan dan Sinergitas DPRD Wujudkan Kota Blitar SAE
• Wujudkan Layanan Kemanusiaan Walikota Blitar Luncurkan Tiga Mobil Jenazah Gratis untuk Masyarakat
• M Rifai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Pertanyakan Anjloknya Peringkat 8 Porprov Jatim IX Koni Harus Dikoreksi

"Aksi ini menyampaikan pendapat kepada pemerintah dan untuk diketahui oleh bupati, meminta kepada Bupati Blitar Rini Syarifah supaya Pemkab Blitar menertibkan perusahaan perkebunan nakal melanggar aturan yang ada," katanya. Selasa, (30/05/2023)

Dijelaskan, dalam hal ini kami minta agar perkebunan mematuhi aturan, yakni sebesar 20 persen lahan untuk plasma masyarakat setempat.

"Saya meminta kepada Pejabat berwenang Pemkab Blitar serius membantu masyarakat sekitar perkebunan sebagai plasma perusahaan yang mengelola perkebunan milik pemerintah," tandasnya.

Lanjut M Trijanto yang begitu getol membela hak rakyat kecil ini juga menjelaskan, bahwa setiap perusahaan pengelola HGU milik pemerintah harus mentaati aturan, salah satu diantaranya yakni dengan kuwajiban memberikan 20 persen lahan untuk plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan.

"Jadi normatif aturan tersebut harus dipatuhi oleh perusahaan pengelola perkebunan milik Pemerintah, wajib hukumnya,"imbuhnya.

Pada kesempatan itu para pendemo diterima oleh Plt Kepala Dinas Perkim Drh. Adi Andaka dan Plt Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar Budi Hartawan. Turut mendampingi dalam pertemuan saat itu adalah Kepala Bidang Sengketa pertanahan  BPN Kabupaten Blitar sebgai fasilitator. Pada kesempata itu beberapa perwakilan menyerahkan surat yang ditujukan kepada Bupati Blitar Rini Syarifah perihal tuntutan diantaranya adalah pelaksanan program plasma, evaluasi perijinan perkebunan, mencabut ijin  perkebunan yang melanggar aturan. ** (za/mp)