MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pengawasan terhadap penerimaan bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial di Wonosobo, Jawa Tengah.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pemberian bansos yang tidak tepat sasaran.

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan, hal ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk selalu mendukung program pemerintah.

Baca Lainnya :

• Menkop: Kolaborasi Lintas K/L Kunci Sukses Percepatan Integrasi Program PKH Dalam Ekosistem Kopdes Merah Putih
• Bupati Majalengka: Penerima Bansos Harus Terbuka, Stiker Dipasang untuk Pengawasan Bersama
• Leuwimunding Majalengka Terobosan Transparansi Bansos Lewat Program Stiker Penerima Manfaat
• Ketua Format Tegaskan Agar DPRD Kabupaten Blitar Carut Marut Data Penerima Bansos Dituntaskan
• Kasus Dugaan Penipuan Solar Industri Jalan di Tempat, Reformasi Polri Diuji di Meja Penyidik Polres Jaksel

Polri melakukan pemantauan terhadap program penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial," ujar Yudi dalam keterangannya,Minggu (23/7/2023).

Sementara itu, Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Budi Agung Nugroho, menyampaikan, terdapat sejumlah tantangan dalam melakukan pengawasan. 

Namun, menurut dia, Polri telah berkolaborasi dengan Kemensos untuk dapat mengatasi sejumlah tantangan tersebut. 

"Banyak tantangannya, tetapi kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kemudian kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan," paparnya.

Budi menjelaskan, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri dan Kemensos telah melakukan pengecekan dan pencocokan data pada 202 desa dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo sejak 17–21 Juli 2023. 

Menurut dia, pengecekan dan pencocokan data ini difokuskan kepada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 

"Ada beberapa warga yang sangat layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata oleh aparat desa, itu yang akan kami usulkan. Kami juga memberikan saran kepada pemerintah daerah setempat agar memperbaiki data," jelasnya.

"Sehingga warga-warga yang layak mendapatkan bantuan harus diutamakan daripada masyarakat yang mempunyai kemampuan secara ekonomi," tutup Budi.

Reporter: Achmad Sholeh