MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Partai Demokrat, Ardianto, meminta Bupati Barito Utara mengundang seluruh kepala desa untuk mengikuti sosialisasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran narkotika.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sangat penting mengingat persoalan narkoba dinilai semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh hingga ke tingkat masyarakat.

Baca Lainnya :

• Hearing DPRD Barito Utara Hasilkan Dua Kesimpulan Penting, Percepatan Raperda P4GN dan Dukungan Anggaran
• Naruk Saritani Sepakat, Hasil Hearing P4GN Jadi Langkah Bersama Perangi Narkoba
• Dukung Relawan Antinarkoba, Taufik Minta Kesbangpol Rinci Kebutuhan Anggaran
• Wamendesa Dorong Produk Unggulan Desa Tembus Pasar Internasional.
• Sachrudin-Baznas, Perkuat Peran Masjid Melalui TBMM.

Usulan tersebut disampaikan Ardianto dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta mitra strategis penggiat dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (02/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, dan dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Rayadi beserta jajaran, serta perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan mitra strategis penggiat relawan antinarkoba.

Dalam penyampaiannya, Ardianto mengungkapkan bahwa persoalan peredaran narkoba di Barito Utara sudah sangat memprihatinkan. Ia menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa.

"Saya berharap Bupati dapat mengundang seluruh kepala desa di Kabupaten Barito Utara untuk diberikan sosialisasi sekaligus arahan mengenai upaya pemberantasan narkoba," ungkap Ardianto.

Ia menegaskan, penanganan persoalan narkoba tidak boleh hanya melibatkan pemerintah kecamatan maupun kelurahan, tetapi harus menjangkau seluruh desa.

Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial di wilayah masing-masing.

Karena itu, kepala desa diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk potensi peredaran narkoba.

"Jangan sampai kepala desa hanya menjalankan rutinitas pemerintahan tanpa mengetahui persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat di desa yang ia pimpin. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi peredaran narkoba di desanya masing-masing," tegasnya.

Ardianto berharap melalui sosialisasi dan koordinasi bersama seluruh kepala desa, pemerintah daerah dapat membangun kesamaan pemahaman serta memperkuat langkah pencegahan narkoba secara berjenjang.

Ia menilai, keterlibatan pemerintah desa menjadi salah satu kunci penting dalam memperluas jangkauan gerakan antinarkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

(A)