MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Dalam rangka untuk mengakomodir aspirasi masyarakat di semua sektor bidang ekonomi sarana prasarana di Kabupaten Blitar pada Selasa malam (11/03/25) bertempat di gedung Graha Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan mengangkat agenda Penyampaian Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blitar. 

Pada kesempatan malam itu Drs. H. Rijanto, M.M. Wakil Bupati Beky Herdihansah, selaku Bupati dan Wakil Bupati Blitar, bersama seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, anggota DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir dalam rapat.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, memimpin rapat tersebut didampingi oleh Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Susi Narulita KD, S.IP., M.AP. Dalam sambutannya, Supriadi menegaskan bahwa penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan bagian dari ketentuan dalam Pasal 178 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan tersebut mengharuskan DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

Baca Lainnya :

• Babinsa Koramil 14/Panongan Gotong Royong Kerja Bakti Perbaiki Jalan Rusak
• Kasdim 0506/Tgr Bacakan Pidato Kepala Badan Pembina Idiologi
• Jelang Hadapi Putusan Pembatalan Perdamaian, PT BRW Berharap Seluruh Permohonan Ditolak
• Kopdes/Kel Merah Putih Bali Capai 100 Persen, Pemerintah Akselerasi Pembentukan Badan Hukum dan Model Bisnis
• BNI Java Jazz Festival 2025 Bikin Cuan, Nasabah BNI Bawa Pulang Emas Hingga Motor

"Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran ini menjadi acuan penting dalam proses perencanaan tahunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta penganggaran pembangunan (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2026," ujar Supriadi.

Sementara itu, juru bicara DPRD, Nasikhah, dalam laporannya berharap dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini dapat menjadi representasi aspirasi masyarakat Kabupaten Blitar. Fokus utama yang diusung dalam dokumen tersebut mencakup peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menciptakan generasi unggul, pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pertanian dan industri pengolahan, serta percepatan pembenahan tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik.

"Kami dari jajaran Legealatif sangat berharap pembangunan di Kabupaten Blitar semakin terarah dan dapat menjawab berbagai tantangan yang ada, Kabuoaten Blitar semakin berdaya dan semakin berjaya,"harapnya. ** (za/mp)