MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang-Anggota DPRD Kota Tangerang Baihaki menyebut larangan berbuka puasa bersama antar pejabat yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sebagai sesuatu yang wajar. Terlebih apabila kegiatan tersebut sampai menggunakan fasilitas negara sehingga menjadi sebuah pemborosan. Maka larangan itu menjadi sesuatu yang dapat diterima.

"Sah-sah saja sebetulnya aturannya seperti itu, apalagi di masa sekarang kondisi ekonomi masyarakat juga sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jangan sampai terjadi suatu pemborosan,"ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/03/2023). 

Namun demikian, wakil rakyat dari Fraksi Demokrat ini tidak setuju apabila yang dilarang adalah buka puasa bersama yang digelar antara pejabat dengan rakyat, terlebih untuk masyarakat yang kondisinya sangat membutuhkan. 

Baca Lainnya :

• Koramil 02/Btc Bagikan Takjil Gratis Untuk Pengguna di Jalan Daan Mogot0
• Koramil 07/PDA Bagikan Takjil Jelang Berbuka Puasa0
• Danramil 04/Cikupa Bersama Persit Pimpin Pembagian Takjil0
• Kapolres Blitar Himbau Masyarakat Bulan Ramadhan Jaga Kondusifitas Wilayah0
• Mabok-Mabokan Bawa Celurit, Seorang Pria Diamankan Polsek Teluknaga0

Sebab hal itu menjadi kesempatan baik untuk berbagi kepada masyarakat. Tapi begitu dia memberi catatan agar hal itu lagi-lagi tidak membebani keuangan pemerintah.

"Harus bersumber dari kocek pribadi. Jadi benar-benar diniatin untuk membantu masyarakat, jangan malah jadi pemborosan tadi," ulangnya.

Dia juga mengatakan, selaku wakil rakyat dirinya mempunyai kepentingan untuk bisa memberi perhatian dan membantu masyarakat.  "Apalagi seperti kita anggota DPRD, kita punya konstituen. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa berbagi," katanya.

Pria yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini mengaku bahwa pihaknya baik bersama partai maupun atas nama pribadi telah menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat. "Kalau saya pribadi khususnya, sudah menggelar bukber dengan masyarakat di mana saya tinggal," ucapnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan larangan berbuka puasa bersama di lingkup pejabat pemerintah maupun ASN. Larangan itu memang tidak lepas dari maraknya sorotan masyarakat atas gaya hidup sejumlah pejabat yang dinilai tidak sensitif atas kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan belakangan. Terlebih sifat hedon itu kemudian diunggah di media sosial yang membuat masyarakat mengelus dada.Jhn