Jambi,MegapolitanPos.com:  Komisi XI DPR RI  melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi dalam rangka mendengar upaya pengendalian inflasi dari Pemerintah Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022).

Kunker ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, Kementerian Keuangan diwakili Dirjen Bea Cukai,  Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta KPw BI Provinsi Jambi dan beberapa pejabat daerah setempat.

Baca Lainnya :

• Dokumen Boedel Pailit Dipersoalkan, Kuasa Hukum Abu Hasan Minta Pengadilan Lakukan Audit
• Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Life Tegaskan Komitmen Utamakan Nasabah
• Pimpin Apel HUT RI KE-81 Wali Kota Blitar Ajak Warga Jaga Keutuhan NKRI
• Peringati Hari Veteran Nasional, Bandung Serukan Kolaborasi dan Pelayanan untuk Masyarakat
• Launching Kopi Bubuk Konvensional Jos Jiz Siap Jadi Pesaing Pasar Internasional

Sebagaimana diketahui, Jambi mengalami tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,55 persen. Disusul oleh Provinsi Sumbar tingkat Inflasi 8,01 persen, Provinsi Bangka Belitung inflasi sebesar 7,77 Persen, Provinsi Riau inflasi sebesar 7,04 persen, diperingkat ke Lima ada di Provinsi Aceh inflasi sebesar 6,97 persen.

 Anis Byarwati, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS yang juga wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI turut serta dalam tim Komisi XI, dan memberikan masukan terkait upaya pengendalian inflasi di Probinsi Jambi.

Anis Merujuk kepada laporan yang disampaikan oleh kementerian keuangan(Kemenkeu), bahwa hingga 31 Agustus 2022 realisasi belanja Kementerian/ Lembaga untuk propinsi Jambi baru mencapai 51,33 persen.

" Jadi Kementerian keuangan harus mendorong Kementrian dan Lembaga untuk memperbaiki belanjanya untuk propinsi Jambi," ujar Anis.

Selanjutnya Anis menyoroti pertumbuhan ekonomi Jambi di topang oleh konsumsi rumah tangga mencapai 43,4 persen, tetapi belanja pemerintah masih 22,2 persen. 

" Artinya belanja pemerintah daerah Jambi belum cukup memadai untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi," kata Anis.

Selanjutnya yang menjadi catatan penting Anis untuk provinsi Jambi terkait upaya pengendalian inflasi adalah kendala dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, lalu ketergantungan pemenuhan komoditas dari daerah lain, juga Keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokal propinsi Jambi.

Selain itu, tidak terdapat nya komoditas utama dan infrastruktur jalan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam upaya pengendalian inflasi di Jambi.

Politisi senior PKS ini menambahkan bahwa PDB (Produk domestik bruto )Jambi  itu didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbang 27, 2 persen. Artinya sektor ini harus digarap serius apalagi inflasinya terkait pangan . " saya rasa menjadi catatan sendiri untuk bisa diberikan perhatian yang lebih besar dari pemerintah propinsi Jambi, ujar Anis 

Anis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, dan berharap semua yang dirumuskan tidak hanya sekedar tulisan, tapi betul betul dijalankan dengan penuh komitmen sehingga apa yang dikawatirkan bisa diatasi dengan baik.

"Saya apresiasi apa yang dilakukan terutama kekompakan dan solidaritas dari seluruh unsur yang ada di propinsi Jambi untuk mengatasi inflasi ini, mudah-mudahan dengan ijin Allah swt Jambi mampu mengatasi inflasi ini, pungkasnya.(ASl/Red/Mp)