Agar Bisa Akses Pembiayaan, Pelaku UMKM Sukabumi Dapatkan NIB

Sukabumi,Megapolitanpos.com: Para pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi anggota Forum Silaturahmi UMKM difasilitasi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Produsen Jawa Barat, bersedia kolaborasi memfasilitasi pendaftaran NIB untuk anggotanya. Ini bagian dari langkah  mempercepat target pemerintah dalam mentransformasikan UMKM dari informal menuju usaha yang formal.

"Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang memiliki usaha mikro dan kecil informal yang layak untuk difasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha," ucap Nasrun dalam Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (17/9/2022).

Baca Lainnya :

• Pemkot Blitar Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Wujudkan Pemerintah Kota Blitar Semakin SAE dan Tangguh
• FLS3N Siswa SDN Manggarai 01 Cibono Melaju ke tingkat Kota
• Berdayakan Penyandang Disabilitas, PetroChina Jabung Gelar Pelatihan Menyulam dan Bordir Selama 5 Hari
• Finalis Asal Karawang Calysta Hellena Pemenang Utama Ajang Pesona Batik Nasional 2025
• Desain Unik wondr by BNI Mendunia Hingga Raih Penghargaan iF Design Award 2025

Pada kesempatan itu, Koperasi Produsen Komunitas UMKM Provinsi Jawa Barat memberikan fasilitasi kepada sebanyak 400 pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Sukabumi Ade Wahyudin.

Nasrun menambahkan saat ini jumlah UMKM berada di kisaran 64,2 juta pelaku usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, Nasrun menegaskan pemerintah punya target 2,5 juta pelaku UMKM mengantungi NIB setiap tahunnya.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang membidangi KUMKM di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota dalam rangka memenuhi target tersebut.

Nasrun menyebut banyak manfaat setelah memiliki NIB, selain sebagai legalitas, dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk   mengakses pembiayaan lembaga perbankan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, P-IRT, HAKI, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bagus untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha yang belum mengurus legalitas usaha mereka," kata Nasrun Siagian.

Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menerangkan kegiatan Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi juga meliputi penyuluhan terkait membuat perizinan usaha dalam bentuk NIB berbasis risiko secara mandiri ataupun melalui dinas perizinan setempat.

Fasilitasi NIB bagi pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi pun sejalan dengan program strategis pemerintah untuk melakukan pendataan lengkap bagi koperasi dan UMKM, mengingat Sukabumi tahun ini menjadi salah satu fokusnya.

"Wilayah Sukabumi pada tahun 2022 ini menjadi fokus pendataan lengkap tersebut. Karena itu, saya mohon setiap koperasi dan UMKM untuk menyukseskan kegiatan pendataan, dimana data yang sudah divalidasi akan menjadi satu data nasional untuk KUMKM," kata Andri.

Lebih Lanjut, Nasrun Siagian menjelaskan selain NIB, langkah untuk menaikkan kelas UMKM juga dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan mereka ke dalam entitas perkoperasian. Menurut dia, persoalan UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, hingga permodalan dapat diatasi dengan berkoperasi.

Pengembangan UMKM melalui koperasi akan berorientasi pada basis model bisnis sirkuit ekonomi. Dalam hal ini, koperasi akan membuka kemitraan dari hulu ke hilir dengan pihak _inclusive closed loop_.

"Selain itu, koperasi pun bisa berperan menjadi offtaker bagi anggota dan masih banyak keuntungan lain dengan berkoperasi," ucapnya.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji menganggap para pelaku UMKM akan tetap dalam skala kecil apabila masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan bergabung dalam suatu wadah, termasuk koperasi, bisnis UMKM dinilai bisa lebih _feasible_ dan semakin berkembang.

Kusmana pun melaporkan sepanjang tahun lalu, pihaknya mencatat telah lahir sebanyak 119 koperasi baru di Provinsi Jawa Barat. Kusmana mengingatkan bahwa pada dasarnya, koperasi tak perlu banyak-banyak, melainkan sedikit namun punya perkembangan yang pesat.

"Kami di Jawa Barat juga sedang mengembangkan saling beli antarkelompok. Misalnya di Karawang ada produk dan Sukabumi ada pasar atau sebaliknya, itu lebih baik saling bertukar saja," kata Kusmana.(ASl/Red/MP).