MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menghimbau dan meminta perusahaan industri asuransi jiwa yang bergabung untuk proaktif membantu dan mempermudah klaim terhadap nasabah yang terdampak Bencana Hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

"AAJI mengimbau supaya perusahaan asuransi jiwa pada kesempatan pertama dimungkinkan untuk proactively (proaktif/jemput bola), mencoba mencari tahu nasabah pemegang polis yang mungkin ikut terdampak musibah banjir di Sumatera," kata Budi, dalam konferensi pers capaian kinerja kuartal III 2025 di Jakarta, Senin sore (8/12/2025).

Hal tersebut, menurut Budi, sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi dan memastikan bahwa dalam situasi darurat, industri asuransi tetap hadir memberikan kepastian dan solusi kemudahan bagi pemegang polis.

Baca Lainnya :

• Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
• Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
• BRI Life Dukung UMKM Fun Run 5K 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Literasi Keuangan Masyarakat
• Picu Kemacetan, Camat Tambora Tertibkan PKL
• SILAT APIK PTMA ke-5 Resmi Dibuka di Jakarta, Bahas Etika Digital dan Transformasi Sosial di Era AI

"Perusahaan asuransi agar tidak hanya menunggu laporan klaim (terhadap nasabah terdampak). Mencoba menghubungi nasabah di wilayah terdampak guna memastikan kondisi mereka melalui kantor pemasaran maupun kantor layanan," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi memahami adanya berbagai kendala di lapangan, termasuk terputusnya akses komunikasi dan transportasi, hingga ketiadaan listrik di sejumlah daerah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut.

"Saya tahu sebagian perusahaan asuransi sudah mencoba menghubungi nasabahnya, bahkan juga mencoba menghubungi pegawainya yang ada di wilayah tersebut, tapi ternyata kontak tidak selalu mudah (dilakukan) untuk minggu kemarin. Semoga di minggu-minggu ke depan (komunikasi) ini jadi lebih mudah," ungkap Budi menambahkan. 

Lebih lanjut Budi mengatakan, AAJI juga mendorong upaya relaksasi atau kelonggaran terkait dokumen persyaratan klaim, mengingat skala bencana yang terjadi amat besar.

Pihaknya pun, lanjut Budi, telah mengeluarkan surat edaran dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses klaim berjalan lancar. 

Dia menyadari bahwa dalam kondisi tersebut, dokumen-dokumen fisik milik nasabah, termasuk polis asuransi dan dokumen pendukung lainnya, sangat mungkin hilang atau rusak.

"Kami mengantisipasi bahwa ada beberapa supporting document (dokumen pendukung) untuk mengajukan klaim yang mungkin hilang, yang mungkin rusak. Kami tidak bisa paksa, tapi kami meminta dan mengimbau kepada (perusahaan) anggota supaya tolong dicarikan solusi (terkait ketiadaan persyaratan dokumen klaim tersebut)," bebernya.

Ia berharap kebijakan itu dapat meringankan beban para pemegang polis yang menjadi korban dalam bencana tersebut, sehingga manfaat perlindungan produk asuransi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.(*/Anton