MEGAPOLITANPOS.COM Blitar – Santer berita miring terkait dugaan ketidak keterbukaan managemen BPJS Kesehatan, DPRD Kabupaten Blitar undang para pihak terkait bersama komisi yang membidangi untuk dilakukan klarifikasi. Senin, (10/02/2025)

Terkait hal tersebut dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn, mendorong perbaikan layanan BPJS Kesehatan dalam rapat bersama pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan pihak terkait. 

"Kami dari lembaga Legeslatif menyoroti berbagai kendala yang masih dialami masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari perbedaan pemahaman regulasi hingga kualitas pelayanan di lapangan banyak persoalan," ujarnya. 

Baca Lainnya :

• Walikota Blitar Mas Ibbin Membuka Rapat Konsultasi Publik RPJMD 2026 dan Musrenbang RKPD 2026, Ini Harapanya
• Bupati Blitar Rijanto Apresiasi Kineja Baznas, Bantu Atasi Stunting dan Kemiskinan Ratusan Warga Garum Kurang Mampu Disertai Santunan
• Safari Ramadhan Bersama Mas Ibbin Menambah Kedekatan dengan Masyarakat dan Alim Ulama Kota Blitar
• Berbagi Berkah Ramadan, Kodim 0506/Tgr Bagikan Takjil
• Bareskrim Polri dan Polda Jajaran Merilis Hasil Ungkap Peredaran Gelap Narkoba 4.171 Ton

Menurut Ratna Dewi yang juga dari lartai Gerindra ini, masih banyak kasus di mana pasien harus pulang meskipun belum sembuh dan harus mengantre ulang jika ingin berobat kembali.

“Regulasi sebenarnya tidak seperti itu, tetapi di lapangan pelaksanaannya berbeda. Ini menunjukkan masih ada kendala dalam pemahaman dan penerapan aturan,” ujarnya usai memimpin rapat.

Lebih jauh Ratna juga mengkritisi pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit negeri dan puskesmas.

“Era digitalisasi seharusnya membawa kemudahan bagi masyarakat. Namun, jika kualitas pelayanan masih belum optimal, maka perlu ada pembenahan,” tambahnya.

Ratna Dewi juga menekankan perlunya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur BPJS Kesehatan, termasuk pentingnya rujukan dari dokter sebelum ke rumah sakit. “Banyak masyarakat yang belum memahami alur layanan BPJS, sehingga perlu ada edukasi lebih lanjut,” katanya.

DPRD Kabupaten Blitar berencana menggelar pembahasan lebih lanjut bersama Komisi 4 untuk mencari solusi yang lebih konkret, baik dalam peningkatan pelayanan maupun penyelarasan regulasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Anggun Laily menegaskan, pihaknya akan menindak lanjuti sejumlah keluhan dari masyarakat dan akan meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan pelayanan.

"Kami sangat terbuka terhadap berbagai keluhan dari masyarakat dan kami pasti menindak lanjutinya. Sosialisasi tentang regulasi juga akan kami gencarkan, agar pelayanan kesehatan juga terus meningkat," imbuhnya.

Pada kesempatan itu juga dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit Ngudiwaluyo Wlingi dr Endah Woro Utami dan juga kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dr Christin. ** (za/mp)