- Ketua MUI Periuk Yang Baru KH.Muhammad Yasin ,S.Pd Silaturahmi Ke Empat Tokoh Masyarakat
- Pakar Hukum Trisakti: Ancaman terhadap Polisi Saat Bertugas Tak Bisa Ditoleransi
- Pemerintah Perkuat Keamanan Penerbangan Perintis Usai Pembakaran Pesawat AMA di Yahukimo
- DPR Apresiasi BNN dan Polda Jatim Usai Gagalkan Peredaran 3,37 Ton Ganja di Gresik
- Ratusan Mahasiswa LSPR Tampilkan Ekosistem Project-Base Learning melalui COMMFEST 2026 di SMESCO
- PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas
- Maruarar Siraid : Oktober BRI Segera Luncurkan Pinjaman KUR Tanpa Bunga untuk UMKM
- Kunjungan Menteri PKP Berkah untuk Warga Blitar, Tambah Kuota 444 Unit RTLH
- Gerindra Majalengka Gaspol Kaderisasi, 100 Calon Kader Dilepas
- Diskon Besar di Jakarta Fair 2026, Smart Lock hingga Perabot Rumah Dijual Mulai Rp10 Ribuan
Sesalkan Mutu Proyek Jelek Anggota Dewan Angkat Bicara

Keterangan Gambar : Foto Lokasi : Proyek saluran sawentar I paska ambrol sudah diperbaiki
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Ditengarai mutu kualitas pekerjaan proyek sangat rendah hasil temuan investigasi saluran di Sawentar I Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro hingga menuai tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Blitar M Mujib SM. Jum'at, (25/08/2023).
Pihaknya menyebutkan, akibat rendahnya mutu bangunan tersebut ditengarai kurangnya faktor pengawasan, sehingga pekerja dilapangan terkesan abai dengan spek dalam ketentuan proyek.
"Terima kasih rekan media sudah menjalankan fungsi kontrolnya, dan proyek yang rusak ahirnya diperbaiki,"tuturnya kepada media ini.
Baca Lainnya :
- Ketua MUI Periuk Yang Baru KH.Muhammad Yasin ,S.Pd Silaturahmi Ke Empat Tokoh Masyarakat
- Pakar Hukum Trisakti: Ancaman terhadap Polisi Saat Bertugas Tak Bisa Ditoleransi
- Pemerintah Perkuat Keamanan Penerbangan Perintis Usai Pembakaran Pesawat AMA di Yahukimo
- DPR Apresiasi BNN dan Polda Jatim Usai Gagalkan Peredaran 3,37 Ton Ganja di Gresik
- PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas
Paska ambrolnya saluran irigasi senilai 186.116.000 hasil penawaran HVS yang dikerjakan salah satu rekanan ini, sudah diperbaiki, sehingga tak lagi meresahkan masyarakat petani HIPA setempat.
Disisi lain sangat disayangkan pada pejabat Dinas PUPR sebgai satker yang membawahi bidang SDA Hari Budiono selaku kepala Bidang sulit dikonfirmasi baik telphon langsung maupun WA dan terkesan mengabaikan tugas wartawan yang nyata - nyata tugasnya dilindungi oleh UU PERS no 40 tahun 1999, dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) no. 14 tahun 2008. ** (za/mp)















