Breaking News
- HKN ke-62, Zenal Abidin Dukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Hj. Nety Herawati, Generasi Qurani Harus Dibentuk Sejak Dini, Bukan Hanya Mengejar Prestasi
- Hj. Nety Herawati Hadiri FASI XIII Barito Utara, Dorong Pembinaan Generasi Qurani
- Pererat Silaturahmi, Sekretariat DPRD Barito Utara Ikuti Sholat Subuh Berjamaah Bersama Bupati
- Hj. Nety Herawati Hadiri Paripurna APBD 2027, Partisipasi Anggota DPRD Penting dalam Pengambilan Keputusan
- Hj. Neny Politisi Golkar Ikuti Paripurna DPRD, Kehadiran Wakil Rakyat Jadi Bagian Tanggung Jawab Kelembagaan
- Menko Dudung Abdurachman: Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa
- Kapolda Metro Jaya Silaturahmi ke Pangkorpasgat TNI AU
- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
September 2022 Selesai, RUU PDP Menjadi Undang-Undang
RUU PDP menjadi UU Perlindungan Data Pribadi

Keterangan Gambar : Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Di tengah transformasi digital RUU PDP menjadi salah satu rancangan UU yang terbilang krusial karena menyangkut masalah data dan privasi masyarakat di Tanah Air.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat disahkan secepatnya menjadi Undang-Undang maksimal September 2022 mengikuti masa sidang DPR yang ada di periode Agustus-September 2022.
September 2022 selesai, RUU PDP menjadi Undang Undang," ujarnya.
Pembahasan RUU PDP sempat tertunda karena adanya perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo terkait lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.
"DPR menginginkan adanya lembaga independen khusus untuk menangani masalah Perlindungan Data Pribadi sehingga kerjanya bisa bersifat netral,"tuturnya, Jakarta Jumat(19/08/22).
Terutama berkaca dari kasus-kasus pencurian dan bocornya data-data di berbagai layanan secara daring, maka kehadirannya semakin dibutuhkan.
"Agar ada regulasi yang lebih kuat dan mengikat dalam menindak masalah di ruang siber ini,"pungkasnya. (Wahyu).
















