Breaking News
- DPRD Kota Bogor Raih Penghargaan Kementerian Hukum RI atas Pengharmonisasian Raperda
- H. Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Jadi Wadah Penguatan Mental Keluarga dan Rujukan Umat
- Patroli Malam, Koramil /Tangerang Sisir Sejumlah Ruas Jalan Cegah Gangguan Kamtibmas.
- Komisi II DPRD Kota Blitar Tunggu Hasil Uji Lab Material Bangunan Sebelum Rekomkan Sangsi.
- DPRD Barito Utara Siap Dukung Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla
- Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan
- Bupati Shalahuddin Tegaskan APBD-P Harus Transparan dan Akuntabel
- Bupati Shalahuddin, APBD-P 2026 Harus Jadi Ruang Evaluasi Substantif
- Pemkab Barito Utara Petakan Pemerataan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
- Bupati Shalahuddin Siapkan Penguatan Sektor Pariwisata Barito Utara
Potensi kedatangan WNA meningkat pengawasan harus intensif

MEGAPOLITANPOS.COM, Puruk Cahu- Persiapan ibu kota nusantara (IKN) tentu akan menyebabkan efek domino yang besar bagi daerah daerah penyangga, salah satunya potensi kerawanan masuknya warga negara asing (WNA). Baik dari sisi wisatawan maupun berbagai kepentingan lainnya seperti peneliti yang akan masuk ke daerah penyangga IKN. Hal ini ungkapkan Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor S Sos saat memimpin rapat tim koordinasi pengawasan orang asing Non Goverment Organisation (NGO), tenaga kerja asing (TKA), dan lembaga asing, di aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Komplek Pemda beberapa waktu yang lalu. Kondisinya saat ini, diakuinya masih minimnya anggaran untuk menunjang tugas pengawasan tersebut masih belum maksimal. "Potensi kerawanan tersebut wajib kita antisipasi dengan peningkatan pengawasan, sehingga akan kita bahas kembali hasil rapat tersebut untuk mendapatkan porsi yang tepat agar terlaksananya pengawasan dan pendataan atas kedatangan WNA di daerah kita," kata Rejikinoor saat di wawancarai awak media, Kamis (31/3/2022). Sementara Kepala Badan Kesbangpol, Nizam Chandrapati mengungkapkan bahwa pihaknya, dalam pemantauan dan pengawasan WNA ini terus berkoordinasi dengan lintas sektoral baik tingkat I maupun pusat. "Untuk pengawasan, pendataan dan pemantauan WNA kita bekerjasama dengan pihak Imigrasi, memang kita akui anggaran yang tersedia masih belum sepenuhnya menunjang untuk tim dapat turun langsung ke lapangan," ungkapnya. Seperti diketahui bahwa sampai saat ini ada 16 orang WNA yang terdata, dan senada dengan yang disampaikan oleh Kasie Intelijen dan penindakan keimigrasian Provinsi Kalteng Muhclis Amri beberapa waktu lalu, pembentukan tim terpadu sangat diperlukan. "Kita berharap dengan dibentuknya tim terpadu ini, kita tidak lagi kecolongan atas potensi peningkatan kunjungan ataupun kedatangan WNA ke daerah kita," tandasnya. (Aseng)


.jpg)







.jpg)





