JAKARTA — Politisi muda disabilitas dari Partai Golkar, Bambang Susilo, menghadiri undangan buka puasa bersama Ikatan Alumni (IKAL) Lemhannas RI angkatan ke-XXVI yang digelar di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/3/2026). Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, serta menjadi ajang strategis bagi para alumni untuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar gagasan mengenai isu-isu kebangsaan.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh alumni Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhannas angkatan ke-26. Turut hadir Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari, selaku tuan rumah sekaligus penggagas kegiatan. Momentum ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam mendukung arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan lintas sektor.

Baca Lainnya :

• Tak Sekadar Santunan, Pemkot Tangerang Dorong Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Lebih Produktif
• Serahkan 5.000 Sertifikat Halal, Maryono: Sinergi Wujudkan UMKM Makin Naik Kelas
• Harganas 2026, Kemensos Tegaskan Negara Harus Hadir untuk Keluarga Indonesia
• Momentum Harganas Ke-33, Sachrudin: Keluarga Berkualitas Fondasi Wujudkan Generasi Emas
• Hendi Budi Yuantoro Menuju Kursi Parlemen DPRD Kabupaten Blitar PAW PDI P perjuangan

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Susilo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia aktif berdialog dengan Kepala Staf Presiden terkait berbagai isu strategis, terutama yang menyangkut penguatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi nasional. Ia menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Bambang, yang akrab disapa Bambsoes, juga memaparkan data sebagai dasar urgensi kebijakan yang lebih terarah. Ia menegaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia merupakan kekuatan besar yang perlu dikelola secara strategis dalam pembangunan nasional.

Menjelaskan hal tersebut, Bambang menyampaikan bahwa data resmi menunjukkan besarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang tidak bisa diabaikan dalam perumusan kebijakan negara.

“Kita sampaikan dasar data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 23 juta rakyat disabilitas. Sementara data World Health Organization (WHO) menyebutkan sekitar 10 persen dari populasi atau kurang lebih 25 juta rakyat disabilitas.” ujar bambsoes

Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari praktik baik di tingkat internasional sebagai referensi kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat kelembagaan dan ekosistem ekonomi disabilitas.

Ia kemudian mencontohkan langkah yang telah dilakukan oleh Vietnam dalam membangun sistem yang lebih terstruktur bagi penyandang disabilitas.

“Kalau kita melihat negara Vietnam yang sudah membentuk kementerian khusus disabilitas, maka ekonomi disabilitas di sana menjadi lebih maju dan mandiri. Ini menjadi referensi penting bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.” tambah bambsoes

Selain itu, Bambsoes juga menyinggung pengalaman pada pemerintahan sebelumnya yang telah melibatkan perwakilan dari kalangan disabilitas dalam lingkar kekuasaan, yakni pada posisi staf khusus presiden. Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah awal yang baik dalam menghadirkan perspektif inklusivitas di tingkat pengambilan kebijakan nasional.

Ia pun mendorong agar ke depan terdapat penguatan peran tersebut secara lebih formal dan strategis. Bambang menyarankan kepada Presiden maupun Kepala Staf Presiden agar, sebelum terbentuknya badan atau kementerian khusus disabilitas, setidaknya dapat dihadirkan posisi utusan khusus Presiden di bidang disabilitas sebagai representasi langsung dalam proses perumusan kebijakan.

Bambang Susilo menegaskan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas tidak boleh hanya berhenti pada aspek sosial semata, melainkan harus diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi yang mandiri dan produktif. Ia juga menyampaikan sejumlah gagasan yang telah dirumuskan dalam Kertas Kerja Perorangan (KKP) pada P3N Lemhannas T.A. XXVI, yang menitikberatkan pada strategi peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Menurutnya, pembangunan yang inklusif akan menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

Menegaskan pandangannya tersebut, Bambang menyampaikan bahwa penguatan ekonomi inklusif harus diposisikan sebagai strategi jangka panjang dalam pembangunan nasional. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam sektor ekonomi akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan yang lebih merata dan berkeadilan.

“Kemandirian ekonomi penyandang disabilitas bukan hanya soal pemberdayaan, tetapi merupakan investasi strategis bagi kekuatan ekonomi nasional. Ketika inklusivitas menjadi fondasi, maka Indonesia akan melangkah lebih kokoh menuju visi Indonesia Emas 2045.” tegas bambsoes

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pendekatan kebijakan yang inklusif harus diiringi dengan dukungan nyata, seperti akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pembukaan peluang kerja yang setara. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama para alumni Lemhannas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Diskusi yang terjalin diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan strategis yang mampu memperkuat arah pembangunan Indonesia ke depan, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.