Megapolitanpos.com, Jakarta- Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema RUU PPSK (Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; Solusi atau Ancaman Bagi Sistem Keuangan? Hadir sebagai narasumber pada acara ini:  Anis Byarwati (anggota panja RUU PPSK dari Fraksi PKS), Tauhid Ahmad (Direktur INDEF) dan Yusuf Wibisono (Direktur IDEAS). 

Membahas sub tema isu dan perkembangan pembahasan RUU PPSK, Anis membuka dengan menjelaskan bahwa RUU yang sedang dibahas oleh panja yang disusun oleh DPR kemudian dilengkapi oleh pemerintah, terdiri dari 28 bab 719 pasal dan disusun dengan metode omnibus. Ada sekitar 12 UU terkait yang diubah oleh RUU PPSK diantaranya UU terkait Perbankan, UU tentang Dana Pensiun, UU tentang Perkoperasian, UU tentang Pasar Modal, UU tentang Surat Utang Negara (SUN), UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU tentang  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU tentang Perasuransian, dll. RUU PPSK sendiri diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan fundamental sektor keuangan. 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga memaparkan poin-poin  penting dalam RUU PPSK. Diantaranya dalam hal kelembagaan. Terkait peran menteri keuangan yang dominan pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) khususnya pada pengambilan keputusan dan penambahan tugas LPS sebagai penjamin polis asuransi. Demikian juga dengan penambahan tugas OJK untuk mengawasi Lembaga Keuangan Mikro berbentuk koperasi. 

Baca Lainnya :

• Kejari Kota Tangerang Musnahkan BB 210 Perkara, Pidum Dan Pidsus.
• Diduga Hubungan Arus Pendek Listrik Pemilik Toko Bangunan di Gandusari Rugi Ratusan Juta Toko Ludes Terbakar.
• Hadiri Talkshow Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
• ‎Anggaran BPJS Kota Bogor Tak Ditambah, Dedi Khawatir Banyak BPJS Warga ang Nonaktif
• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini  juga menegaskan bahwa PKS sudah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan menyuarakannya di panja. Sebagian usulan PKS diterima namun sebagiannya ditolak. Poin penting PKS adalah transformasi sistem keuangan dari Bailouts menjadi Bailins (sektor keuangan yang menanggung kerugian saat terjadi krisis bukan masyarakat). "PKS jelas akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita berharap semakin banyak kelompok masyarakat, akademisi dan para pakar yang menyuarakan masukan-masukannya untuk RUU PPSK. Agar semakin banyak opini di dengar, panja semakin tahu aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya dalam RUU ini," pungkas Anis.(ASl/Red/MP).