JAKARTA - Anggota Presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98) Fauzan Luthsa menghadiri rapat pembentukan PA 98 wilayah Jawa Barat di Bekasi, Rabu 18 Oktober 2023.

Dalam rapat koordinasi tersebut terdapat 3 agenda yang dibahas, pertama persiapan ke KPU dalam rangka mengantarkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan pendaftaran capres dan cawapres, persiapan pertemuan dengan Anies Baswedan dalam rangka pemberian mandat penuntasan agenda reformasi 98 dan rencana pembentukan sekretariat bersama AMIN Jawa Barat.

“Konsolidasi terus dilakukan. Di kabupaten Bekasi pendukung Anies Baswedan terbilang cukup banyak, terutama di wilayah pedesaan. Untuk itu bersama dengan teman-teman aktivis Bekasi tengah menggagas pentingnya membentuk sekretariat bersama,” ujarnya, Rabu 18 Oktober 2023.

Baca Lainnya :

• DPR Dorong Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah Usai Tragedi Bantargebang
• Ateng Sutisna Luncurkan Website Resmi, Buka Kanal Aspirasi Warga Jabar IX
• Milad Ke-4 AKSARA Jadi Ajang Silaturahmi Warga dan Tokoh Masyarakat di Bekasi
• Gubernur Jabar Datang Sendiri, Korban Tanah Bergerak Sukadana Dijanjikan Hunian Aman
• Hadiri Kick-Off Porprov XV Jabar 2026 dan Funday, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Bogor

Dalam rapat konsolidasi yang dihadiri oleh puluhan aktivis Bekasi ini, terdapat agenda lainnya yang turut dibahas, seperti persoalan lapangan kerja, limbah dan isu lokal lainnya.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Perhimpunan Aktivis 98 Bekasi Yopi Oktavianto atau yang akrab disapa Opay.

Sebelumnya, pada Rabu 11 Oktober lalu PA 98 menggelar FGD yang menetapkan memberikan mandat penuntasan agenda reformasi 98 pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan rencananya dalam waktu dekat akan menyerahkan mandat tersebut pada capres koalisi perubahan ini.

Anies dan MUhaimin dianggap mampu menjalankan agenda reformasi karena keduanya merupakan bagian dari gerakan reformasi dan tidak memiliki beban sejarah. 

Dijelaskan oleh Fauzan, ada 5 kriteria yang dirumuskan dalam FGD tersebut, yaitu ; bukan bagian dari rezim Orde Baru, terlibat aktif dalam pergulatan pergerakan pro demokrasi dan reformasi 1998, memiliki track record sebagai pemimpin yang bersih, tidak represif dalam menghadapi kritik, bukan pelanggar HAM, dan simbol persatuan bangsa. ***